MODERNISASI DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN


OLeh:
Rahmawati, M.Pd

Abstrak: Dalam usaha memahami peran perempuan dalam proses pembangunan dan mencari jalan keluar dan menghilangkan diskriminasi yang sering terjadi, misalnya pengucilan perempuan pada bidang-bidang pekerjaan yang dipandang rendah dan tidak terampil atau pengucilan perempuan di luar bidang-bidang tertentu, maka dibutuhkan pemahaman yang lebih luas dari pada sekedar pemahaman tentang pengambilan keputusan di tingkat individu atau rumah tangga.
Adanya proses marjinalisasi tidak bisa dihilangkan begitu saja tetapi harus melalui pemahaman yang lebih dalam karena setiap usaha dalam perumusan kebijakan apalagi penerapannya, selalu akan menghadapi berbagai kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Perkembangan peran perempuan dan posisi kaum perempuan sejak masa lampau hingga saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum pria. Perempuan memiliki kesempatan dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi majunya pembangunan.

Kata Kunci: modernisasi, pembangunan, perempuan
Pendahuluan
Modernisasi dan aspirasi-aspirasi modernisasi mungkin merupakan persoalan menarik yang dewasa ini merupakan gejala umum di dunia ini. Kebanyakan masyarakat di dunia dewasa ini terkait pada jaringan modernisasi, baik yang baru memasukinya, maupun yang sedang meneruskan tradisi modernisasi.
Secara historis, modernisasi merupakan suatu perubahan proses yang menuju pada tipe sistem -sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad ke-19 (Soekanto, 2006: 302). Negara-negara atau masyarakat moderen pun yang sedang menjalani proses tersebut telah berkembang dari aneka warna masyarakat tradisional ataupun masyarakat pramodern.
Di Eropa Barat masyarakat tradisional berwujud sebagai negara-negara absolut dengan pusat-pusat perkotaan yang kuat, ketika etika Eropa Timur lebih dikenal dengan ciri otokratisnya, sedangkan kebanyakan masyarakat di Asia dan Afrika berwujud kerajaan yang didasarkan pada ikatan tradisi dan ikatan darah yang sangat kuat.
Namun demikian semuanya telah mengalami modernisasi dan berbagai negara tersebut di atas mengalami persoalan yang berbeda namun dalam menghadapi modernisasi tersebut sesuai dengan hukum situasi, dan pasti ada unsur-unsur yang sama yang berlaku secara universal.
Untuk itu kritik terhadap teori-teori perempuan memberi wawasan teoretis mengenai layak tidaknya berbagai intervensi dalam struktur ekonomi, sosial dan terkadang juga dalam struktur politik di negara-negara dunia ketiga. Salah satu usaha yang dilakukan dengan kebijakan pembangunan adalah kebijakan terhadap kelompok perempuan yang telah dibedakan yaitu istilah perempuan dalam pembangunan (women in development) atau perempuan dan pembangunan (women and development). (Ratna saptari, 1998: 152)
Meskipun sering kali digunakan secara campur aduk namun yang dimaksudkan adalah seluruh usaha praktis mencoba mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, sedangkan yang lain mempunyai pengertian yang lebih luas yang mengandung ulasan kritis terhadap peranan perempuan dalam pembangunan serta pengaruh kebijakan dan proyek-proyek pembangunan terhadap pembangunan.
Begitu pula antara gender dan pembangunan menjadi populer dengan mempertegas hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Kemudian dalam teori-teori pembangunan lain itu sangat beragam, seperti dalam teori peran institusional mengemukakan bahwa perbedaan jender berasal dari perbedaan peran lelaki dan perempuan di dalam berbagai setting institusional. Satu determinan utama dari perbedaan itu menurut teori ini adalah pembagian tenaga kerja seksual yang mengaitkan perempuan dengan fungsi sebagai isteri, ibu, pekerja rumah tangga, dan karena itu mengaitkannya dengan serangkaian peristiwa dan pengalaman yang sangat berbeda dengan pria dan ini telah dianalisa oleh berbagai teoretisi seperti Berger (1983), Bernard (1981, 1982) dalam (Ritzer, 2004: 418). Kemudian timbul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan pembangunan untuk perempuan, karena kita mengetahui peran perempuan itu sangat besar sehingga perlu ulasan tersendiri dengan melihat latar belakang diatas dan munculnya perdebatan tentang pengertian perempun dalam pembangunan.

Peran Perempuan dalam Pembangunan
Perkembangan peran perempuan dan posisi kaum perempuan sejak masa lampau hingga saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum pria. Perempuan memiliki kesempatan dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi majunya pembangunan.
Penelaan kerja perempuan tidak terlepas dari sosialisasi peran perempuan yang sangat kompleks. Di samping berperan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai tenaga kerja perempuan, juga berperan sebagai anggota masyarakat dan manusia pembangunan.
Salah satu peran perempuan dalam pembangunan adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu program yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Dengan melihat peran tersebut para perempuan memiliki kemandirian yang kuat, sesuai pernyataan (Nasir, 2007: 2), dalam makalahnya “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pembangunan Pertanian”, bahwa ciri-ciri perempuan yang mandiri memiliki: 1) Kompetensi diri, 2) Konsistensi, 3) Kreativitas, 4) Komitmen, 5) Adanya kendali diri.
Jadi, dengan kualitas pribadi yang baik maka perempuan akan lebih menyadari dan memahami dirinya, mampu mengarahkan dirinya, tanpa kehilangan kodratnya dalam perannya terhadap pembangunan.
Kemudian di dalam GBHN menekankan bahwa pembinaan peran perempuan sebagai mitra sejajar pria tetap harus memperhatikan kodrat, harkat serta martabat perempuan itu sendiri. Perempuan harus berjuang dan berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Adapun sosok perempuan yang diharapkan saat ini adalah yang mampu membuat dan menciptkan keluarga progresif dan militant dalam arti penuh daya juang melalui:
a. Memperkokoh kehidupan beragama dan beriman terutama lewat pendidikan.
b. Meningkatkan profesionalisme dengan jalan terus menerus belajar, menambah pengatahun, pengalaman, dan kemahiran teknis dan manajamen sosial.
c. Menyusun strategi organisasional moderen dengan jalan membentuk organisasi perempuan yang kokoh, solid, terintegrasi untuk memperjuangkan hak-hak wanita dalam persamaan untuk berkembang dan maju dalam segala bidang.

Ada banyak hal yang bisa diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau perempuan sehingga berperan secara aktif dalam pembangunan antara lain: (1) Sosialisasi secara berkesinambungan, (2) Membangun kesepakatan pembangunan, (3) Pemberdayaan perempuan antar pemerintah dan swasta, serta masyarakat itu sendiri agar mewujudkan kesetaraan jender di segala bidang, (4) Meningkatkan akses informasi yang dapat diterima oleh kaum perempuan di segala hal, khususnya informasi pembangunan serta melibatkan dalam pengambilan keputusan. (Hayunieta,2007 : 2)
Namun, dalam berbagai pandangan salah seorang tokoh sosiologi yang bernama Ester Bosteruf pada tahun 1970 mengemukakan bahwa seringkali perempuan dilupakan dalam pembangunan, sejak awal tahun 1950-an proyek-proyek pembangunan telah memberikan perhatian pada perempuan dengan pendekatan kesejahteraan. Dan selama dua dasawarsa terakhir, perhatian ini mengikuti perubahan perubahan dalam paradigma pembangunan internasional, tetapi isu-isu tertentu yang diangkat selama dasawarsa PBB untuk perempuan juga dimasukkan secara parsial. Namun melalaui pendekatan WID (Women In Development) maka akan diuraikan beberapa pendekatan pendekatan tentang bagaimana peran perempuan dalam pembangunan.

Beberapa Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan
1. Pendekatan Kesejahteraan (Welfare Approach)
Pendekatan ini didasarkan atas tiga asumsi yaitu: (1) perempuan sebagai penerima pasif pembangunan, (2) peran keibuan yang merupakan peranan yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat, dan (3) mengasuh anak yang merupakan peranan perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi (Ratna Saptari, 1998: 158).
Pendekatan tersebut seluruhnya dititikberatkan pada peran reproduktif perempuan dan menempatkan perempuan di arena pribadi, sementara laki-laki dipandang sebagai kelompok masyarakat yang aktif dalam arena publik.
Oleh karena itu, proyek-proyek untuk kesejahteraan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik keluarga melalui penyediaan perumahan, sandang, pangan, dan melalui proyek-proyek latihan mengenai tata laksana rumah tangga, tentang makanan bergizi serta cara menyiapkan sebagai upaya pencegahan kekurangan gizi dan lain-lain.
Namun, kalau dilihat secara normatif kedudukan perempuan dengan pria adalah sejajar, akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terendah dengan apa yang lazim disebut dengan istilah gender stratification yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hirarkis pada posisi subordinal atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria (Sunyoto Usman, 2004: 114)
Dari pernyataan diatas ternyata dalam beberapa hal wanita dan pria dalam kegiatan ekonomi mempunyai persamaan terutama dalam proses transformasi ekonomi yang mereka bagi tiga kategori periode perkembangan antara lain:
1. The family-based economy, pada periode ini wanita sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga, melainkan juga terlibat dalam kegiatan diluar rumah, terutama di bidang pertanian. Bahkan di beberapa tempat dimana kota sudah mulai berkembang, wanita berpartisipasi juga dalam kegiatan jasa dan perdagangan. Kegiatan ekonomi wanita dan pria memamg agak berbeda, namun tetap ada semacam ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa status dan peran perempuan lebih kurang sejajar dengan status dan peran yang dimiliki oleh pria.
2. The family-wage economy, ditandai dengan transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian keperdagangan, sejajar dengan perkembangan kapitalisme, sehingga dalam periode ini tenaga kerja tidak lagi terkonsentrasi pada kegiatan rumah tangga tetapi di luar rumah terutama di pabrik yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses industrialisasi dan perkembangan teknologi.
3. The family-consumer economy, dalam perode ini terjadi perubahan teknologi yang cukup pesat dan peningkatan produktivitas yang dalam perkembangannya membuat anggota rumah tangga lebih banyak melakukan fungsi konsumsi. Dan hal ini terjadi karena wanita mempunyai fungsi ganda .Dalam kondisi demikian produktivitas wanita bahkan dapat lebih tinggi dari pada periode sebelumnya. Itulah sebabnya wanita hanya dianggap sebagai penerima meskipun dalam beberapa kasus juga diketemukan bahwa penghasilan yang mereka peroleh masih sangat diperlukan dalam memberi dukungan pada pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dengan memahami uraian diatas memperlihatkan bahwa industrialisasi telah mengubah pola atau pengaturan kesempatan kerja. Perkembangan industri yang melaju dengan pesat disamping menciptakan kelas pekerja (working class) dalam jumlah yang sangat besar, juga banyak menciptkan banyak kelas menengah (middle class) Karl Marx dalam (Sunyuto Usman, 2004: 119 ). Dan ketika produksi dan dunia perdagangan maju dengan pesat, manajemen juga berkembang semakin kompleks, antara lain ditandai dengan meningkatnya pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi dengan akuntansi. Meskipun demikian kesempatan kerja bagi wanita untuk bekerja pada bidang semacam ini masih terbatas dibanding dengan kaum pria.

2. Pendekatan kesamaan (Equity Approach)
Pendekatan ini mengakui bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, walaupun sumbangan tersebut seringkali tidak diakui.
Dengan mengakui sumbangan ekonomi perempuan, pendekatan ini melawan ketaksejajaran perempuan terhadap lelaki. Program-program yang berdasarkan pendekatan ini langsung diarahkan pada hak-hak yuridis perempuan termasuk hak untuk cerai, hak atas anak, hak milik harta, dan hak untuk mendapatkan kredit dan hak sebagai warga negara.
Namun, pada akhirnya konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses wanita dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (publik sphere). Kalaupun perempuan terlibat dalam publik pada umumnya menempati bidang-bidang yang hanya bersentuhan dengan domestik, dan itulah sebabnya dalam percaturan politik perempuan berada dipinggir. Kemudian usaha peningkatan jumlah dan kualitas elit politik perempuan sebagaian besar tergantung pada kemauan politik dari kelas yang berkuasa. Maka dari itu tidak mengherankan apabila sebagian orang kemudian merasa tidak ada gunaya mempersoalkan kelangkaan elit politik perempuan, karena dikalangan kaum pria sendiri masalah keadilan politik juga masih memprihatinkan.

3. Pendekatan Anti Kemiskinan (Anti-poverty Approach)
Pendekatan anti kemiskinan ini merupakan bentuk lebih halus dari pendekatan kesamaan karena lembaga-lembaga pembangunan enggan untuk mencampuri ketimpangan hubungan jender. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antara perempuan dan pria. Kelompok sasarannya adalah para pekerja yang miskin. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembangunan “pemerataan dengan pertumbuhan” (redistribution with growth) dan strategi “kebutuhan dasar “ (basic needs).
Pendekatan anti kemiskinan ini untuk perempuan menitikberatkan pada peranan produktif mereka, atas dasar bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan keseimbangan pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan produktivitas perempuan pada rumah tangga yang berpendapat rendah. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa asal mula kemiskinan perempuan dan ketimpangannya dengan lelaki diakibatkan oleh kesenjangan peluang untuk memiliki tanah dan modal serta diskriminasi seksual dalam pasar tenaga kerja. Dan dalam perancangan proyek ini menciptakan penghasilan bagi perempuan diutamakan seolah-olah usaha-usaha skala kecil mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara mandiri.
Melihat kenyataan tersebut di atas tentang berbagai hal yang dapat menimbulkan kemiskinan ada beberapa cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut antara lain: (1) Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan (2) Melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan. Semua hal tersebut disepakati kembali bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah melainkan juga memenuhi kepuasaan batiniah. Bahkan pada saat itu juga hasil-hasil pembangunan hendaknya merata keseluruh penjuru bukan hanya kepada sebagaian orang (Sunyoto Usman, 2004:130).

4. Pendekatan efisiensi (Efficiency Approach)
Dalam pendekatan ini telah bergeser dari perempuan kepembangunan dengan asumsi bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dengara dunia ketiga secara otomatis berkaitan dengan peningkatan kesamaan. Perubahan ini khususnya terjadi di Amerika Latin dan Afrika, dimana masalah-masalah resesi ekonomi diakibatkan jatuhnya harga barang ekspor, proteksionisme, beban utang. Dan Secara praktis perubahan-perubahan tersebut menyebabkan meningkatnya kerja perempuan yang tidak diupah dan perempuan sendiri yang menciptkan pekerjaan diluar sektor informal. Dan pada waktu yang bersamaan ideologi tentang perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga makin diperkuat.

5. Pendekatan pemberdayaan (Empowerment Approach )
Pendekatan ini lahir dari ketidakpuasaan terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya. Mereka berasumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan dalam pembangunan ada beberapa intervensi yang tidak disertai dengan upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melaksanakan negosiasi, tawar menawar dan untuk mengubah sendiri siatuasinya, tidak akan berhasil. Pendekatan ini berpusat pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Pendekatan ini tidak terlalu menyibukkan diri dalam proyek-proyek pembangunan, tetapi menemukan perwujudannya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan di dunia ketiga.
Satu hal yang perlu digarisbawahi ketika kita berbicara mengenai upaya penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan perempuan, karena mereka memiliki andil yang kuat dalam terciptanya kemiskinan masyarakat. Hal ini terjadi karena peran perempuan dalam keluarga sangat menentukan arah dan tujuan kehidupan keluarga itu sendiri.
Oleh karena itu pendekatan-pendekatan kesejahteraan, kesamaan, antikemiskinan dan efisiensi dikaitkan dengan teori modernisasi dan petumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan perubahan mode di kalangan praktisi pembangunan pada lembaga-lembaga bantuan internasional.
Penutup
Dalam usaha memahami peran perempuan dalam proses pembangunan dan mencari jalan keluar dan menghilangkan diskriminasi yang sering terjadi, misalnya pengucilan perempuan pada bidang-bidang pekerjaan yang dipandang rendah dan tidak terampil atau pengucilan perempuan di luar bidang-bidang tertentu, maka dibutuhkn pemahaman yang lebih luas dari pada sekedar pemahaman tentang pengambilan keputusan di tingkat individu atau rumah tangga.
Oleh karena itu, dengan adanya proses marjinalisasi seperti ini tidak bisa dihilangkan begitu saja tetapi harus melalui pemahaman yang lebih dalam karena setiap usaha dalam perumusan kebijakan apalagi penerapannya, selalu akan menghadapi berbagai kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Kemudian melalui pendekatan pendekatan tersebut di atas ada tiga hal yang harus diperhatikan anatara lain:
1. Pandangan yang melihat terutama dan harus dan hanya bisa dilakukan dari dalam karena persoalan-persoalan yang muncul kadang dari dalam negeri sendiri.
2. Pandangan yang melihat bahwa perubahan terutama harus dimulai dari kebijakan dari luar, terkait dengan sistem ekonomi negara lain.
3. Pandangan yang melihat sebagai perubahan dari dua arah yaitu dari dalam maupun dari luar negara-negara yang bersangkutan karena persoalan-persoalan seperti ini inilah yang membuat para perempuan terkadang tidak difungsikan karena melihat dari berbagai faktor tadi.

Daftar Pustaka
Hayunieta. 2007. Perempuan dan Pembangunan: Marjinalisasi Kebijakan.http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=1706&catid=2& [24 Nopember 2007]
Natsir. 2007. Peran Perempuan dalam Meningkatkan Pembangunan Pertanian. http://www.dispertanak.pandeglang.go.id/artikel_02.htm [24 Nopember 2007]
Ritzer George, Douglas J.Goodman.2004.Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.
Saptari Ratna.1997. Perempuan kerja dan perubahan sosial. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Soekanto Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Penganatar. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
Usman Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: