LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: Antara Realitas dan Kemestian Pengembangannya


Oleh:
Dr. H. Nur Alim, M.Pd

Abstrak: Lembaga Pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Disini Islam (ilmu naqliyah) ditempatkan sebagai bidang studi atau bidang ilmu dan diperlakukan sebagaimana ilmu lainnya. Dalam realitasnya lembaga pendidikan tersebut masih sering divonis sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Selain itu performansi lembaga tersebut juga masih menampakkan wajah yang sangat memerlukan konsep pemikiran dan langkah strategis untuk pengembangannya. Dalam tulisan ini ditawarkan empat langkah strategis yaitu strategi substantive, bottom-up, deregulatory, dan cooperative.

Kata kunci: lembaga pendidikan Islam, visi dan strategi pengembangan.

Pendahuluan
Berbagai kritikan yang dikemukakan oleh para pemerhati dan praktisi pendidikan belakangan ini semakin banyak dialamatkan kepada lembaga pendidikan Islam karena dianggap tidak mampu mencetak sumber daya manusia yang diidealkan, yakni yang ready to work, berakhlak mulia, beriman kuat, dan tinggi ketakwaannya. Selain itu, dari sisi outcome, alumni lembaga pendidikan Islam juga mempunyai kemampuan rata-rata atau bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan outcome lembaga pendidikan non-Islam. Lebih jauh, kritik juga ditujukan pada beberapa komponen pendidikan yang dianggap kurang memadai, seperti kurikulum yang out-of-date dan tidak kontekstual, tenaga kependidikan yang tidak qualified, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan lemahnya political bargaining dalam menentukan nasib lembaga pendidikan Islam sehingga dalam setiap pengambilan keputusan tentang legislasi pendidikan, pendidikan Islam relatif dinomor duakan.
Semua kritikan tersebut pada dasarnya merupakan renungan yang perlu dipikirkan atas realitas lembaga pendidikan Islam yang masih terdapat ketimpangan yang sangat tajam antara das sein dengan das sollen, antara isi dan ought-to. Lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak pribadi muslim yang optimal secara fisik, ruhani, intelektual, dan sosial sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dalam rangka kebahagian hidup duniawi dan ukhrawi.

Hakekat Lembaga Pendidikan Islam
Lembaga pendidikan Islam dapat dilihat sebagai institusi pendidikan yang berlabel Islam atau lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam pengertian ‘ulūm al-naqliyyah seperti fiqh, tafsir, hadits, akhlak, aqidah, dan bahasa Arab. Karena itu, maka yang termasuk kategori lembaga pendidikan Islam adalah pondok pesantren, madrasah, sekolah dengan label Islam atau PTAI (IAIN/STAIN). Hal ini sejalan dengan pendapat Zarkawi Soejoeti dalam Fadjar (1998) memberikan pengertian lembaga pendidikan Islam sebagai jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan . Disini Islam ditempatkan sebagai bidang studi atau bidang ilmu dan diperlakukan sebagaimana ilmu lainnya.
Bila ditelaah lebih jauh, suatu penyelenggaraan pendidikan dikatakan pendidikan Islam paling tidak harus memenuhi 2 (dua) kriteria atau indikator. Tidak terpenuhi salah satu di antaranya, suatu kegiatan pendidikan belum dapat dikatakan pendidikan Islam. Penetapan kerangka pikir ini sekaligus pula untuk menjawab apakah sebenarnya lembaga pendidikan Islam itu. Perumusan makna lembaga pendidikan Islam memang tidak dapat dilepaskan dari makna hakiki pendidikan Islam itu sendiri.
Sering dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam terdiri dari lembaga keluarga/rumah tangga, lembaga sekolah dan lembaga masyarakat. Hal itu tidak salah sepanjang keriteria kelembagaan pendidikan Islam terpenuhi di dalamnya. Lembaga pendidikan Islam dalam konteks ini bermakna ganda, di satu sisi bermakna wadah dan di sisi lain bermakna penyelenggara pendidikan Islam itu sendiri. Dengan demikian, suatu lembaga pendidikan dikatakan lembaga pendidikan Islam harus dilihat dari 2 (dua) hal pokok:
Pertama, harus dilihat dari materi dan tujuannya, apakah materi pendidikan yang dikembangkan di lembaga pendidikan tersebut merupakan kajian,telaahan dan implementasi dari ajaran dan/atau nilai-nilai Islam serta apakah tujuannya dalam rangka pengabdian kepada Allah swt.? Pengertian kajian, telaahan dan implementasi ajaran/nilai-nilai Islam tidak dalam arti sempit seperti; materi akidah-akhlak, fiqh, hukum Islam dan sejenisnya, namun lebih luas dari itu, seperti mengkaji/membaca alam dengan segenap potensi dan kekayaannya sebagai wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikian pula dengan tujuan akhirnya, apakah akan mendekatkan pemahaman manusia dan pendekatan dirinya kepada Tuhan atau sebaliknya. Bila ya, lembaga pendidikan dimaksud telah memenuhi salah satu indikator lembaga pendidikan Islam. Mengapa keriteria ini perlu diketengahkan?, sebab di dunia yang cukup luas ini ada saja kegiatan pendidikan atau institusi pendidikan yang mengajarkan materi ajaran Islam, namun hanya terbatas pemenuhan konsumsi knowledge (pengetahuan) dalam arti hanya kognitif dan psikomotor saja, dan tujuan akhirnyapun bukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah dalam rangka kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, tetapi hanya untuk kelengkapan pengetahuan/keilmuan manusia belaka. Padahal hakikat tujuan akhir pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka kesejahteraan duniawi dan ukhrawi .
Kedua, dilihat dari personalia pengelolanya harus muslim. Kenapa?, kerena banyak saja lembaga pengetahuan dunia atau orang-orang tertentu yang non muslim,bahkan mungkin anti/tidak simpatik terhadap Islam justeru mengelola dan mengembangkan kajian keislaman melalui lembaga pendidikannya. Namun, tujuannya justeru hanya untuk keperluan pengembangan pengetahuan belaka, bahkan tidak mustahil dapat dijadikan wahana untuk memojokkan Islam sendiri. Suatu hal yang sangat tidak mungkin, seseorang yang non muslim dengan kelembagaan pendidikannya mengembangkan kajian ajaran Islam sampai pada upaya mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam prilaku peserta didiknya, sebab bukankah itu berarti merupakan upaya mendekatkan kedirian peserta didik kepada Allah swt. Alquran surah Ali Imran ayat 118 menyatakan:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memilih orang-orang di luar golonganmu menjadi teman-teman kepercayaanmu, kerena mereka selalu berusaha menghancurkanmu. Mereka senang sekali kalau kamu mendapat kesulitan (QS. Ali Imran [3]: 118).
Kalaupun lembaga kemasyarakatan keagamaan seperti Muahammadiyah, Nahdhatul Ulama dan sejenisnya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kalau kajian keislaman yang dikembangkan dalam pembelajaran hanya terbatas dalam rangka peningkatan pengetahuan semata, maka lembaga Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan sejenisnya tersebut belum dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena hakikat dari pendidikan Islam justeru terinternalisasinya ajaran Islam dalam arti luas ke dalam diri seseorang/anak didik sehingga mampu membawanya menjadi hamba Allah yang beriman dan bertaqwa.

Realitas dan Tuntutan Lembaga Pendidikan Islam
Untuk tetap survive di masa depan yang sarat dengan berbagai tantangan dan tuntutan, maka setiap lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, memerlukan visi, misi, dan strategi yang jelas, tepat dan tajam. Menurut Handoko dan Tjiptono, visi adalah “aspirasi ambisius” atau diskripsi ukuran, struktur dasar, daya jangkau/pengaruh organisasi, bukan diskripsi kondisi kekiniannya . Visi dapat pula dilihat sebagai a picture of desirable future (gambaran masa depan yang dapat diwujudkan), guiding star (penunjuk arah) atau mimpi yang bisa diwujudkan dalam kemungkinan (realistis).
Dalam realitas dan dinamika kehidupan lembaga, kata Handoko dan Tjiptono, visi memiliki beberapa fungsi strategis.
Pertama, visi diperlukan untuk memobilisasi komitmen, menciptaklan energi for action, memberi road map untuk menuju masa depan, menimbulkan antusiasme, memusatkan perhatian, dan menanamkan kepercayaan diri. Kedua, visi diperlukan untuk menunjang proses reengineering, restructuring, reinventing, benchmarking, dan sebagainya, agar dapat memberikan jaminan sukses jangka panjang. Ketiga, visi diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan shared mindsets atau common vision yang menentukan dan menjadi landasan bagaimana seluruh individu pada lembaga yang bersangkutan mempersepsikan dan berinteraksi dengan stakeholders.
Di masa depan, dunia pendidikan akan menjadi arena kemitraan, dan pada saat yang sama, juga akan menjadi arena persaingan antar berbagai kelompok dan institusi dalam mengembangkan pendidikan dengan segala jenis dan orientasinya. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dengan manajemen profesional akan tumbuh sehat dan kuat, sehingga dapat terus berimprovisasi, mengembangkan program-program yang credible dan marketable. Sebaliknya, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak dikelola secara profesional berangsur-angsur akan ditinggalkan masyarakat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, lembaga-lembaga pendidikan seperti ini akan sekarat, berhenti lalu mati. Bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pendidikan Islam ke depan termasuk lembaga perguruan tinggi STAIN Kendari yang kita cintai ini?
Para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam sedang dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Umumnya lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki skor akreditasi yang rendah. Masih banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang belum dikelola secara profesional dan hanya menjadi lahan mencari nafkah bagi suatu keluarga atau kelompok tertentu dengan memanipulasi berbagai aturan dan ketentuan secara subyektif. Masih banyak lembaga pendidikan Islam hanya menjadi tempat penampungan para sarjana yang belum mendapat pekerjaan tetap; dan menjadi lahan seseran bagi tenaga-tenaga nyambi. Akibat dari itu semua, sebagian lembaga pendidikan Islam masih terseok-seok, hidup segan mati tak mau, sehingga sulit dibedakan apakah lembaga-lembaga tersebut ada atau tidak ada.
Masih banyak dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi lembaga pendidikan kelas dua. Kondisi ini diperburuk oleh sikap apologetik sebagian pengelola lembaga pendidikan Islam. Banyak di antara mereka yang menilai ketertinggalan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sesuatu yang wajar, karena telah terjadi sejak zaman kolonial. Kurang dana, kurang fasilitas dan kurang dibantu adalah celotehan sehari-hari para pengelola lembaga pendidikan Islam manakala menerima kritikan. Sangat sedikit di antara mereka yang mengatakan bahwa penyebab utama dari semua bentuk ketertinggalan tersebut adalah kinerja manajemen yang rendah. Bukankah dengan manajemen yang baik dana bisa dicari, fasilitas bisa diperoleh dan bantuan bisa didapat.
Demikianlah gambaran singkat realitas lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang jika tidak segera berbenah, era mendatang dapat menjadi medan kematian bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pembenahan harus dimulai dengan menata kembali dan mempertegas visi dan orientasi pengelolaannya. Jika Peter F. Drucker dalam Wiryokusumo dan Mandalika percaya bahwa there are no ‘underdeveloped’ coutries, there are only ‘undermanaged’ ones (tidak ada negara yang terkebelakang, yang ada hanyalah negara-negara yang tidak dikelola dengan baik), maka seharusnya para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam percaya bahwa there are no ‘underdeveloped’ Islamic education, there are only ‘undermanaged’ ones (tidak ada lembaga pendidikan Islam yang terkebelakang, yang ada hanyalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang salah urus karena tidak dikelola dengan baik). Mampu atau tidaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam berpacu dan berbenah diri menurut Sirozi tidak ditentukan oleh megah atau tidaknya gedung yang mereka miliki; bukan oleh rapi atau tidaknya dasi dan jas safari para pengelolanya di sana; dan bukan karena bagus tidaknya kendaraan dinas para pimpinannya. Tetapi ditentukan oleh visi, misi dan strategi yang dimiliki oleh para pengelolanya dalam mengembangkan program-program lembaga yang credible secara akademik, acceptable secara budaya, dan marketable di mata masyarakat dan di dunia kerja.
Sejak zaman kolonial, wacana lembaga pendidikan Islam di negara kita adalah wacana tentang lembaga pendidikan kelas dua dan pendidikan kaum pinggiran. Sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan merupakan pusat penampungan anak-anak menengah ke bawah dan kurang berprestasi. Anak-anak muslim yang berprestasi dan memiliki basis ekonomi kuat lebih memilih lembaga-lembaga pendidikan non-keislaman. Sirozi berpendapat bahwa kualitas tenaga kependidikan di sebagian lembaga pendidikan Islam termasuk di PTAIN cukup memprihatinkan. Masih banyak di antara mereka yang diangkat berdasarkan katebelece dan lembaran bergambar Soekarno-Hatta serta melalui prosedur nepotistik, tidak berdasarkan kualifikasi akademik. Selain itu sarana dan prasarana masih sangat memprihatinkan, fasilitas gedung perpustakaan yang sangat terbatas dan tidak tertata rapi sehingga kurang menyenangkan pengunjung, ruang belajar yang tidak terurus, halaman sekolah yang sempit adalah hal biasa. Kegiatan pembelajaran di sebagian lembaga pendidikan Islam kurang memiliki improvisasi dan inovasi, sistem penilaian yang tidak mengenal standar dan pola jian yang menganut paradigma lulus, sehingga tidak mengherankan bira para lulusan dan alumni lembaga-lembaga tersebut tidak berkualitas dan terkesan kelas dua di mata masyarakat.
Kondisi semacam ini mencerminkan lemahnya visi manajemen lembaga-lembaga pendidikan Islam saat ini. Banyak pengelola dan birokrat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang tahu harus berbuat apa dan kemana harus melangkah, bagai musafir di tengah padang pasir, mereka cenderung hanya mengikuti arah angin dan menunggu petunjuk. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki identitas dan hanya menjadi pengekor. Seharusnya sikap ini tidak dimiliki oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam wajar menjadi pendidikan kelas dua atau pengekor jika kita berbicara pendidikan Islam di negara atau wilayah yang penduduknya mayoritas non-muslim. Tetapi, di negara atau wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, sangatlah tidak pantas jika lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi lembaga pendidikan kelas dua. Lembaga-lembaga tersebut seharusnya menjadi lembaga pendidikan kelas satu dan pelopor improvisasi dan inovasi.
Jika visi manajemen lembaga pendidikan Islam tidak segera dibenahi dan para pengelola serta birokrat lembaga pendidikan Islam tidak memiliki semangat kepeloporan untuk berkreasi, berimprovisasi dan berinovasi, dikhawatirkan era ke depan mendatang akan menjadi “liang kubur” bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Untuk bisa survive, lembaga pendidikan Islam harus mampu tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif; yang memiliki ciri dan keunggulan tersendiri.
Di lembaga pendidikan Islam setiap individu seharusnya mendapat hak dan access yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga menjadi sosok yang memiliki kualitas intelektual, ketinggian moral dan profesionalisme. Sebuah lembaga pendidikan Islam utamanya lembaga pendidikan tinggi Islam seperti STAIN yang kita cintai ini tidak seharusnya menjadi sebuah usaha bisnis bagi suatu keluarga atau kelompok dengan mengarahkan semua aturan dan ketentuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Namun seharusnya lebih banyak diarahkan untuk menjadi sebuah pusat keunggulan Islam (Islamic centre of excellence) dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Inilah seharusnya yang menjadi orientasi pengembangan semua lembaga pendidikan Islam. Arus apapun yang melandanya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus tetap menjadi pusat pembinaan intelektual, moral dan profesionalisme umat berdasarkan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam harus terus connect tanpa harus tercabut dari akar keislamannya. Jika lembaga pendidikan Islam hanya dijadikan sebagai lahan bagi-bagi rezeki, maka lembaga-lembaga tersebut akan ditinggalkan zaman, menjadi barang antik yang mungkin dipuji-puji dan dipelihara, tetapi tidak begitu diperlukan oleh masyarakat luas. Hanya para kolektor yang akan mendekatinya.

Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam
Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam harus tetap mengacu pada target serta tujuan dan nilai-nilai kependidikan Islam yang sedang berkembang. Di satu pihak pendidikan Islam tidak boleh apriori terhadap trend pendidikan yang dibawa oleh proses globalisasi, tetapi di pihak lain pendidikan Islam harus tetap tegar dengan karakteristik khas yang dimilikinya sebagai bumper kehidupan masyarakat dari persoalan-persoalan moral dan spiritual. Untuk mewujudkan hal itu, penulis menawarkan empat jenis strategi sebagaimana dikemukakan oleh Sirozi yaitu strategi substantive, bottom-up, deregulatory, dan cooperative.
Pertama, strategi substantive. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai pergruan tinggi perlu menyajikan program-program yang komprehensif. Dilihat dari metode penyajiannya, program-program tersebut harus menyentuh tiga aspek pembelajaran sebagaimana diperkenalkan oleh Bloom dalam Nurhadi dkk , yaitu aspek kognitif (pemahaman), afektif (penerimaan atau sikap) dan psikomotor (pengalaman atau keterampilan). Jika mengacu pada konsep dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh UNESCO, proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam sekurang-kurangnya harus dapat membantu pebelajar untuk memiliki lima (5) kemampuan, yaitu to know (meraih pengetahuan), to do (berbuat sesuatu), to be (menjadi diri sendiri), to live together (hidup berdampingan) dan to know God’s creation (mengenal ciptaan Tuhan) . Bila semua aspek dan kemampuan ini disajikan secara terpadu, maka para lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan memiliki keseimbangan antara kualitas ilmu/intelektual, iman dan amal/akhlak. Dilihat dari materi yang disajikan, program-program di lembaga pendidikan Islam perlu diorientasikan pada aktivitas pengakajian dan pengembangan berbagai disiplin ilmu keislaman dengan mengacu pada potensi, kebutuhan dan cita-cita pebelajar serta mengacu pada kebutuhan aktual masyarakat.
Kedua, strategi bottom-up. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus tumbuh dari bawah. Konsep dan desain program serta struktur kelembagaan pendidikan Islam harus disesuaikan dengan potensi, situasi dan struktur masyarakat, tidak boleh dicekoki dari “atas”. Proses perencanaan, pengelolaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam harus melibatkan masyarakat luas dan mengacu pada situasi, potensi dan kebutuhan riil kehidupan masyarakat. Strategi ini diperlukan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak terkesan milik suatu rezim pengelolanya sehingga tidak akan terjadi lagi suatu program strategis tertentu akan dihapus begitu saja hanya karena ketidak senangan kita terhadap pengelola dan birokrat lembaga yang sebelumnya, sekedar untuk menghilangkan jejak dan karakter seseorang. Seluruh komponen lembaga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya perlu dilibatkan agar memiliki concern (kepedulian), sense of belonging (rasa memiliki) dan sense of responsibility (rasa turut bertanggung jawab) terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam beserta program-programnya. Dengan cara ini maka lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak akan dianggap barang asing atau barang antik oleh masyarakat di sekitarnya karena keberadaannya akan benar-benar mengakar dalam masyarakat.
Sebagai bagian integral dari penerapan strategi bottom-up, lembaga pendidikan Islam perlu secara sungguh-sungguh berupaya mengembangkan konsep community based education (pendidikan berbasis masyarakat) serta mempercepat proses pembentukan dan pemberdayaan komite sekolah atau majelis madrasah atau POM (persatuan orangtua mahasiswa). Lembaga-lembaga pendukung ini, perlu dibentuk melalui cara-cara yang demokratis, agar benar-benar menjadi badan independen dan fungsional, bukan sekedar perpanjangan tangan pimpinan lembaga pendidikan.
Ketiga, strategi deregulatory. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sedapat mungkin tidak terlalu terikat pada ketentuan-ketentuan baku dan kaku yang terlalu sentralistik dan mengikat. Agar tidak terkesan liar atau anarkis, diperlukan kebijakan khusus dari jajaran Departemen Agama atau pemerintah daerah setempat, agar lembaga-lembaga pendidikan Islam bebas berkreasi dan berimprovisasi, sehingga dapat mengembangkan program-program yang sesuai dengan sifat-sifat khusus yang dimilikinya. Kebebabasan ini diperlukan untuk menjadikan lembaga-lembaga pendidikan islam sebagai lembaga-lembaga pendidikan alternatif. Yaitu lembaga pendidikan yang bukan pengekor, tetapi lembaga-lembaga pendidikan pelopor yang memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Pertanyaannya kemudian adalah; siapkah lembaga-lembaga pendidikan Islam saat ini untuk otonom dan berkreasi sendiri seperti itu?, sepertinya kesiapan sumber daya yang ada pada masing-masing lembaga pendidikan Islam tersebut mengharuskan kita belum bisa optimis.
Contoh kecil, Salah satu kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah menyerahkan sebagian besar urusan disain dan pengembangan kurikulum kepada daerah dan masing-masing lembaga pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi agama. Namun yang terjadi kemudian adalah lembaga-lembaga tersebut menanti dan menunggu datangnya kurikulum yang sudah final dan sudah jadi padahal pemerintah pusat tidak akan melaklukan hal itu sehingga yang terjadi kemudian adalah masing-masing lembaga pendidikan tetap status quo dengan pola kurikulum lamanya dan yang lebih diperparah lagi materi dan matakuliah dipertahankan oleh pengajar yang bersangkutan walaupun materinya tumpang tindih dan berulang pada kajian yang lain atau mungkin materinya sudah out of date, tetapi karena egoisme pengelola dan pengajar yang bersangkutan sehingga harus dipertahankan hanya karena kehilangan mata kuliah dan tidak punya kompetensi untuk mengajarkan materi dan matakuliah yang lain.
Seharusnya kebijakan pemerintah pusat tersebut ditangkap sebagai peluang untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan strategi pendekatannya serta pengembangan berbagai sumber belajar sesuai dengan kondisi riil lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian maka lembaga pendidikan tersebut tidak akan menjadi beban kontekstual dan sebaliknya dapat lebih marketable. Dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam diperlukan standar kualitas. Standar kualitas setiap mata pelajaran/mata kuliah, program studi/jursan sehingga paradigma pasti lulus dalam ujian dapat dihindari. Demikian pula dengan standar kualitas tenaga pengajar dan pengelolaan organisasi kelembagaan. Dengan penetapan standar kualitas seperti ini akan memudahkan kita untuk mengetahui dan mengukur/menilai apakah usaha yang kita lakukan telah berhasil atau belum, sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum, kalau belum, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi standar dan memperbaiki kinerja?
Keempat, strategi cooperative. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan suatu sistem manajemen profesional yang mampu merangkul dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada, bukan sebaliknya mengekang dan membungkam dengan berbagai cara, potensi dan sumber daya tersebut. Sudah saatnya para pemimpin lembaga pendidikan Islam tidak lagi berpikir bahwa hanya mereka yang dapat mengelola dan memajukan lembaga yang mereka pimpin tanpa bantuan orang lain yang ditandai dengan keenggangan mereka menerima saran dan pertimbangan termasuk kritikan. Selain memperlihatkan sikap picik dan wawasan sempit, pola berpikir seperti ini terkesan bergaya “supermen” dan sangat merugikan, karena dapat menutup peluang-peluang kemitraan dan kerjasama.
Pengelola lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan jaringan kemitraan dan kerjasama baik ke dalam (internal) lembaga pendidikan Islam itu sendiri maupun keluar dengan pribadi atau lembaga lain. Jaringan kerjasama yang luas akan memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan Islam melakukan diversifikasi sumber-sumber dana untuk membiayai program-program yang lebih berkualitas dan bukan untuk belanja pegawainya.
Lebih dari itu, kerjasama saling menguntungkan yang dibangunnya akan meningkatkan kemampuan finansial lembaga-lembaga pendidikan Islam. Para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam dituntut untuk pro aktif dan kreatif menciptakan peluang-peluang dana di luar pundi-pundi yang telah tersedia secara konvesional seperti dari departemen agama atau yayasan yang mengelolanya.

Penutup
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kalimat sebagai catatan penutup yaitu;
1. Pengelolaan lembaga pendidikan (Islam) memerlukan visi sebagai arah dan strategi yang kontekstual sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan yang ada baik di dalam maupun di luar dirinya.
2. Pengembangan pengelolaan pendidikan Islam harus diformulasikan dalam konsep praktis dengan melalui pengkajian yang komprehensif dengan tidak menghilangkan karakter dasarnya, sebab banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika berhadapan dengan realitas empirik sehingga pendidikan Islam tidak tampil sebagai sosok pendidikan yang elitis, ekslusif, dan ahistoris.
3. Selain itu para pengelola lembaga pendidikan Islam perlu secara terus menerus melakukan pengkajian ulang dan evaluasi diri terhadap konsep dan praktek pengelolaan yang dilakukannya dan meng “up date”nya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta tidak menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai wahana untuk membangun “hegemoni dan rezim” untuk keluarga dan kelompok tertentu secara eksklusif yang amat merugikan kepentingan pengembangan lembaga pendidikan Islam itu sendiri.
4. Perumusan visi pengembangan sebagai pedoman dan road of map adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda, sehingga masa depan lembaga akan tergambar secara jelas sekaligus strategi pencapaiannya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: