PELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT


Oleh :
Mansur, S.Ag., M.Pd

Abstrak
Masyarakat di manapun pasti terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya atau terjadinya kelompok sosial ini maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau terbentuklah masyarakat yang berstrata. dalam masyarakat tradisional terdapat tingkatan-tingkatan yang tersusun secara vertikal. Posisi seseorang dalam suatu tingkat ditentukan oleh seberapa banyak ia memiliki sesuatu yang memiliki nilai lebih, masing-masing tingkatan dan golongan memiliki hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Anggota masyarakat yang banyak memiliki sesuatu yang dianggap berharga akan mendongkrak posisinya pada strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat lain di dalam masyarakatnya. Pelapisan sosial ini mulai dikenal, sejak manusia menjalin kehidupan bersama. Penggolongan masyarakat dalam golongan dan statifikasi tertentu tergantung pada apa yang dianggap berharga oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kata Kunci : Pelapisan, Sosial

Pendahuluan
Pada kenyataannya, masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya atau terjadinya kelompok sosial ini maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau terbentuklah masyarakat yang berstrata.
Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan itu, maka dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama.
Masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa individu, seperti juga individu tidak dapat dibayangkan tanpa adanya masyarakat. Betapa individu dan masyarakat adalah komplementer dapat kita lihat dari kenyataan, bahwa :
a. manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya;
b. individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan (berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar masyarakatnya.
Setelah kita mengerti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berubah, maka sisi lain dari kehidupan manusia adalah bahwa pada kenyataannya, bangunan sosial setiap masyarakat terdiri dari lapisan-lapisan yang tak terhindarkan. Pada prinsipnya, manusia kerapkali dihadapkan pada kenyataan sosial bahwa antara satu dengan yang lain terdapat lapisan-lapisan yang variatif dengan motif yang berbeda-beda.

A. PELAPISAN SOSIAL
1. Pengertian
Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki seseorangpun dibedakan antara status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). Status yang diperoleh (ascribed status) misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial.
Selain itu, status sosial yang diraih dengan usaha sendiri adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena prestasi kerja yang diperolehnya dalam masyarakat (achieved status). Seorang anak petani karena prestasinya dalam bidang ilmu pengetahuan berhasil menempatkan diri pada status sosial yang tinggi karena prestasi akademiknya, profesor, misalnya.
Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Karena itu social stratification sering diartikan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum.
Pitrim A. Sorokin mengartikan pelapisan masyarakat sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarchis)”.
Lebih lengkap, batasan yang dikemukakan oleh Theodorson dkk. di dalam Dictionary of Sociology, oleh mereka dikatakan :
Pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai ke masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan.
Pitirim A. Sorokin dalam (Soerjono Soekanto; 252: 1995) mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan/ pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis), kelas tinggi, menengah dan rendah. Pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa benda ekonomis dan non ekonomis. Pemilikan tanah, rumah, mobil, deposito dan lain-lain adalah benda-benda ekonomis. Akan tetapi, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalahan dalam beragama, keturunan keluarga terhormat adalah benda-benda yang non ekonomis.
Menurut Ralph Lipton, bahwa stratifikasi sosial terdiri dari :
Pertama, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi ini sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak sulung dan yang bukan. Dalam sistem kerajaan Inggris misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari.
Kedua, Stratifikasi jenis kelamin. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkat, anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mewarisi kekayaan orang tua. Sebaliknya, dalam sistem kemasyarakatan matrilineal, wanita memiliki hak yang lebih luas dibandingkan laki-laki.
Ketiga, Stratifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang dari seseorang ayah, ibu, paman, dan anak serta keponakan dalam kehidupan keluarga.
Keempat, stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi yang berhubungan dengan etnis, agama dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi ini bersifat horizontal.
Kelima, stratifikasi ini berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan sosial yang dimilikinya seseorang dalam masyarakat.
Keenam, stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai manajer dan ada sebagai pekerja biasa saja.
Ketujuh, stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah dan ada yang kelas bawah.
Stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi, yaitu :
1. Dimensi ekonomi : kaya, kelas menengah dan miskin;
2. Dimensi kehormatan : kelas bangsawan dan rakyat jelata ; dan
3. Dimensi kekuasaan : ruler dan the ruled;
Sebab terjadinya stratifikasi sosial
a) Imbalan bagi status yang dimilikinya; imbalan bagi seorang manajer beda dengan imbalan seorang buruh harian;
b) Pembagian kerja: memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan dan prestise seseorang;
c) Ketidaksamarataan (inequality) dalam bidang ekonomi, kekuasaan dan prestise.
Tentang kelas sosial Peter L. Berger dan Jefries berbeda pendapat. Kelas sosial adalah suatu tipe stratifikasi di dalam suatu posisi umum dalam masyarakat yang secara mendasar ditentukan oleh kriteria ekonomi. Akan tetapi, Jefries mengatakan kelas sosial merupakan kelompok sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh persekutuan ikatan ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan.
Pelapisan sosial terjadi dalam dua proses (M.Sitorus;18: 1995), yaitu :
1. Pelapisan sosial yang dibuat dengan sengaja, dan
2. Sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat, walau kadang tak disadari. Pelapisan ini terjadi berdasarkan:
a. Tingkat usia : Orang sebaya cenderung berkelompok;
b. Jenis kelamin : kelompok pria dan wanita mengelompok pada jenis kelaminnya;
c. Kepandaian: orang pandai biasanya menjadi panutan masyarakat sehingga muncul sikap hormat kepada mereka;
d. Karisma dan wibawa. Karisma dan wibawa membuat orang dihargai dan dihormati dalam masyarakat dan memungkinkan mereka menjadi pemimpin dalam masyarakat,
e. Harta kekayaan : orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak cenderung dibedakan dengan mereka yang tidak kaya.
Berbeda dengan itu, sistem pelapisan yang dibentuk sengaja adalah sistem pelapisan yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti : pemerintahan, partai politik dan lain-lain. Biasanya ada pengangkatan, peresmian pemberian tanda jasa, lambang dan kedudukan, kekuasaan dan wewenang.
Stratifikasi sosial bisa dibedakan antara stratifikasi yang dibentuk secara sengaja seperti kasta dan stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, manusia dibedakan berdasarkan kelahirannya. Orang tidak lagi berbicara tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Status sosial seseorang dipatok berdasarkan kelahirannya. Seseorang ditempatkan pada masyarakat kasta atas (brahmana, misalnya) terutama karena secara kebetulan ia lahir dari kelas itu. Sekalipun ia ditempatkan pada masyarakat kasta atas, tidak berarti kemampuan dan keahliannya lebih tinggi dari individu yang berasal dari kelas bawah. Dengan demikian, stratifikasi sosial seseorang secara sengaja dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan sebelumnya.
Agar kekuasaannya tidak diambil oleh kelompok lain, maka mereka menciptakan kelompok dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga hanya mereka yang menempati kasta atas. Akan tetapi, stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah terjadi karena individu-individu memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lain. Seseorang ditempatkan pada masyarakat kelas atas (dalam bidang ekonomi) misalnya terjadi karena ia mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih dari anggota masyarakat lain. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat karena kepandaiannya.
Analisis masyarakat dari sudut pandang stratifikasi sosial sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami sebab-sebab terjadinya kemiskinan di masyarakat, atau untuk memahami mengapa terjadi kemiskinan di negara berkembang. Kemiskinan struktural merupakan suatu wacana sosial ekonomi yang penting. Para ahli mencoba memahami sebab-sebab terjadinya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena distribusi faktor-faktor ekonomi yang tidak merata di masyarakat.
Kemiskinan tidak lagi disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang tetapi karena ketidakberdayaan seseorang dalam menghadapi struktur kekuasaan yang ada. Penguasa mendistribusikan faktor-faktor ekonomi yang tidak merata. Ada yang menguasai areal pertanahan yang luas, sementara itu ada yang kurang atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Kelompok yang tidak memiliki tanah, otomatis menjadi kelompok yang miskin.
Analisis struktur juga sangat bermanfaat bila kita ingin memahami struktur perekonomian dunia yang ditandai oleh adanya negara maju, negara sedang berkembang, dan negara miskin.
Para ekonom Amerika Latin seperti Andre Gunderfrank, Johan Galtung, Samir Amin, Hendri Cardoso adalah para ahli yang berpendapat bahwa kemiskinan di negara berkembang terjadi karena adanya eksploitasi negara maju terhadap negara berkembang. Imanuel Wallerstein dalam tulisannya “The World System” membagi negara atas negara pusat (centre state), semi pinggiran (semi periphery state) dan negara pinggiran (periphery state). Negara pusat mengeksploitasi negara semi pinggiran dan negara semi pinggiran mengeksploitasi negara pinggiran dan seterusnya.
Analisis struktur juga bermanfaat bagi kita dalam memahami gejala patron-client dalam kehidupan ekonomi. Gejala patron-client dalam kehidupan ekonomi terjadi karena client mendapat kemudahan-kemudahan dari patron dalam usaha bisnisnya, antara lain dalam pemenangan tender perusahaan. Kemenangan tender biasanya diberikan kepada client, tanpa mempertimbangkan kemampuan client tersebut. Sebaliknya client menyediakan dana-dana politik bagi si patron guna mempertahankan kekuasaannya.
Masyarakat yang berstratifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, di mana lapisan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit ke atas.
a. Pelapisan sosial ciri tetap kelompok sosial
Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh sistem sosial masyarakat kuna. Seluruh masyarakat memberikan sikap dan kegiatan yang berbeda kepada kaum laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini perlu diingat bahwa ketentuan-ketentuan tentang pembagian kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi dasar dari pada pembagian pekerjaan, semata-mata adalah ditentukan oleh sistem kebudayaan itu sendiri.
Kita lihat misalnya kedudukan laki-laki di Jawa berbeda dengan kedudukan laki-laki di Minangkabau. Di Jawa kekuasaan keluarga di tangan ayah sedang di Minangkabau tidak demikian. Dalam hubungannya dengan pembagian pekerjaan pun setiap suku bangsa memiliki cara sendiri-sendiri. Di Irian misalnya atau di Bali, wanita harus lebih bekerja keras daripada laki-laki.
Di dalam organisasi masyarakat primitif pun di mana belum mengenal tulisan, pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal ini terwujud berbagai bentuk sebagai berikut :
1) adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban;
2) adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa;
3) adanya pemimpin yang paling berpengaruh;
4) adanya orang-orang yang dikecilkan di luar kasta dan orang yang di luar perlindungan hukum (cutlaw men);
5) adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri;
6) adanya pembedaan standar ekonomi dan di dalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum.
Pendapat tradisional tentang masyarakat primitif sebagai masayarakat komunistis yang tanpa hak milik pribadi dan perdagangan adalah tidak benar. Ekonomi primitif bukanlah ekonomi dari individu-individu yang terisolir produktif kolektif. Apa yang sesungguhnya adalah kelompok ekonomi yang tersusun atas dasar ketergantungan yang timbal balik dan individu-individu atas yang aktif secara ekonomis, serta bagian-bagian yang lebih kecil dari suatu kelompok yang memiliki sistem perdagangan barter satu sama lain.
Bilamana di dalam beberapa suku perbedaan ekonomi begitu kecil dan kebiasaan tolong menolong secara timbal balik mendekati sistem komunisme, hal ini disebabkan hanya terhadap milik umum dari kelompok. Jika kita tidak dapat menemukan masyarakat yang tidak berlapis-lapis di antara masyarakat yang primitif, maka lebih tidak mungkin untuk menemukannya di dalam masyarakat yang telah lebih maju/berkembang. Bentuk dan proporsi pelapisan di masyarakat itu ada di mana-mana dan di sepanjang waktu. Di dalam masyarakat pertanian dan khususnya di dalam masyarakat industri pelapisan itu tampak menyolok mata dan jelas. Di demokrasi-demokrasi yang modern pun juga tidak dapat mengecualikan adanya hukum-hukum pelapisan masyarakat, walaupun di dalam konstitusinya menyatakan bahwa “semua manusia adalah sama” (all men are created equal). Gradasi itu dapat kita lihat misalnya : multi dari memilih modal yang kaya sampai kepada buruh yang termiskin; dari presiden kepada lurah; dari jenderal sampai kepada prajurit dan sebagainya yang semuanya itu menunjukkan sebagai jenjang-jenjang dan gradasi sosial yang menunjukkan walaupun di dalam sistem demokrasi yang paling mutakhir pun ada pelapisan masayarakat.
2. Terjadinya pelapisan sosial
– Terjadi dengan sendirinya
Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Pengakuan-pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya.
Oleh karena sifatnya yang tanpa disengaja inilah maka bentuk pelapisan dan dasar dari pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu dan kebudayaan masyarakat di mana sistem itu berlaku.
Pada pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada sesuatu strata terjadi secara otomatis, misalnya karena usia tua, memiliki kepandaian lebih atau kerabat pembuka tanah, seseorang yang memiliki bakat seni, atau sakti.
– Terjadi dengan sengaja
Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini maka di dalam organisasi itu terdat keteraturan sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dan dalam suatu organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Sistem pelapisan yang dibentuk dengan sengaja ini dapat dilihat, misalnya di dalam organisasi pemerintahan, organisasi partai politik, perusahaan besar, perkumpulan-perkumpulan resmi, dsb. Pendek kata di dalam organisasi formal, di dalam sistem organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua sistem, yaitu:
1) Sistem fungsional: merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dengan kedudukan yang sederajat, misalnya saja di dalam organisasi perkantoran ada kerja sama antara kepala-kepala seksi dan lain-lain.
2) Sistem skalar : merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas (vetikal).
Pembagian kedudukan ini di dalam organisasi formal pada pokoknya diperlukan agar organisasi itu dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Tetapi sebenarnya terdapat pula kelemahan yang disebabkan sistem yang demikian itu.
Pertama : karena organisasi itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga sering terjadi kelemahan di dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya saja perubahan-perubahan pula dalam cara-cara perjuangan partai politik, tetapi dengan organisasi itu mempunyai tata cara tersendiri di dalam menentukan kebijaksanaan politik sosial, maka sering terjadi kelambatan di dalam penyesuaian.
Kedua : karena organisasi itu telah diatur sedemikian rupa sehingga membatasi kemampuan-kemampuan individual yang sebenarnya mampu tetapi karena kedudukannya yang mengangkat maka tidak memungkinkan untuk mengambil inisiatif. Misalnya dapat kita lihat di dalam kehidupan perguruan tinggi, seorang dosen yang baru golongan III a tetapi cakap, tidak diperkenankan menduduki jabatan-jabatan tertentu yang hanya boleh diduduki atau dijabat oleh golongan IV a ke atas, maka merupakan hambatan yang merugikan bagi dosen yang bersangkutan dan universitas.
Contoh lain dapat dilihat sendiri misalnya di dalam kantor-kantor pemerintah di mana banyak tenaga-tenaga yang cukup tetapi tidak diberi wewenang karena kedudukannya mengikat.
b. Pembedaan sistem pelapisan menurut sifatnya
Menurut sifatnya, maka sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi :
1) Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup
Dalam sistem ini perpindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah tidak mungkin terjadi. Kecuali ada hal-hal yang istimewa. Di dalam sistem yang demikian itu satu-satunya jalan untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di India yang masyarakatnya mengenal sistem kasta. Sebagaimana kita ketahui masyarakat terbagi ke dalam :
– Kasta Brahmana : yang merupakan kastanya golongan-golongan pendeta dan merupakan kasta tertinggi.
– Kasta Ksatria : merupakan kasta dari golongan bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua.
– Kasta Waisya : merupakan kasta dari golongan pedagang yang dipandang sebagai lapisan menengah, ketiga.
– Kasta Sudra : merupakan kasta dari golongan rakyat jelata.
– Paria : adalah golongan dari mereka yang tidak mempunyai kasta, yang termasuk golongan ini misalnya kaum gelandangan, peminta dan sebagainya.
Sistem stratifikasi sosial yang tertutup biasanya juga kita temui di dalam masyarakat feudal atau masyarakat yang berdasarkan realisme (Seperti pemerintahan di Afrika Selatan yang terkenal masih melakukan politik apartheid atau perbedaan warna kulit yang disahkan oleh undang-undang).
2) Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka
Di dalam sistem yang demikian ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke lapisan yang ada di bawahnya atau naik ke lapisan yang diatasnya.
Sistem yang demikian ini dapat kita temukan misalnya di dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi di samping itu orang juga dapat turun dari jabatannya bila dia tidak mampu mempertahankannya. Status (kedudukan) yang diperoleh berdasarkan atas usaha sendiri disebut “achieved status”.
Dalam hubungannya dengan pembangunan masyarakat, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka sangat menguntungkan. Sebab setiap warga masyarakat diberi kesempatan untuk bersaing dengan yang lain. Dengan demikian orang berusaha untuk mengembangkan segala kecakapanya agar dapat meraih kedudukan yang dicita-citakan. Demikian sebaliknya bagi mereka yang tidak bermutu akan semakin didesak oleh mereka yang cakap, sehingga yang bersangkutan bisa jadi jatuh ke tangga sosial yang lebih rendah.
3. Beberapa teori tentang pelapisan sosial
Bentuk konkrit daripada pelapisan masayarakat ada beberapa macam. Ada sementara sarjana yang meninjau bentuk pelapisan masyarakat hanya berdasar salah satu aspek saja misalnya aspek ekonomi, atau aspek politik saja, tetapi sementara itu ada pula yang melihatnya melalui berbagai ukuran secara komprehensif.
Selanjutnya itu ada yang membagi pelapisan masyarakat ke dalam jumlah yang lebih sederhana (misalnya membagi hanya menjadi dua bagian). Sementara itu ada pula yang membagi tiga lapisan atau lebih. Ada yang membagi pelapisan masyarakat seperti :
1) Masyarakat terdiri dari kelas atas (upper class) dan kelas bawah (lower class).
2) Masyarakat terdiri dari tiga kelas ialah kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah (lower class).
3) Sementara itu ada pula sering kita dengan : kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class), kelas menengah bawah (lower middle class) dan kelas bawah (lower class).
Pada umumnya golongan yang menduduki kelas bawah jumlah orangnya lebih bvanyak daripada kelas menengah, demikian seterusnya, semakin tinggi golongannya semakin sedikit jumlah orangnya. Dengan demikian sistem pelapisan masyarakat itu mengikuti bentuk piramid.
Bilamana digambar kurang lebih bentuk sebagai berikut :

Upper class : ………
Lower class : ………

Upper class : ………
Middle class : ……..…
Lower class : ………

Upper class :
Upper middle class :
Middle class :
Lower middle class :
Lower class :

Orang dapat menduduki lapisan (atau istilah lain ada yang menggunakan dengan kelas) tertentu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya : keturunan, kecakapan, pengaruh, kekuatan dan lain sebagainya.
Olehnya itu beberapa sarjana memiliki tekanan yang berbeda-beda di dalam menyampaikan teori-teori tentang pelapisan masayarakat. Beberapa dicantumkan di sini :
1) Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Di sini Aristoteles membagi masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi sehingga ada orang yang kaya, menengah dan melarat.
2) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, menyatakan sebagai berikut : selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargainya maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.
3) Vilfredo Pareto, sarjana Italia, menyatakan bahwa ada dua kelas yag senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan elite dan golongan non elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.
4) Caotano Mosoa, sarjana Italia, di dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang sangat kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama, jumlahnya selalu sedikit, menjalankan peranan-peranan politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh kekuasaannya itu.
5) Karl Marx di dalam menjelaskan secara tidak langsung tentang pelapisan masyarakat menggunakan istilah kelas menurut dia, pada pokoknya ada dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial adalah :
1) Ukuran kekayaan : ukuran kekayaan (kebendaan) dapat dijadikan suatu ukuran; barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan sosial teratas. Indikato kekayaan tersebut, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-cara berpakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan berbelanja barang-barang mahal, dsb.
2) Ukuran kekuasaan: barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan sosial terbatas
3) Ukuran kehormatan : ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapatkan dan menduduki lapisan sosial teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang berjasa besar kepada masyarakat .
4) Ukuran ilmu pengetahuan : ilmu pengetahuan dijadikan ukuran oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Kriteri ini kadang-kadang menjadi negatif, karena ternyata bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal itu mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut walaupun secara tidak halal.
Ukuran-ukuran tersebut di atas, tidaklah bersifat limitative (terbatas), tetapi masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran di atas yang menonjol sebagai dasar timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Jadi kriteria pelapisan sosial pada hakikatnya tergantung pada sistem nilai yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.

B. KESAMAAN DERAJAT
Hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik. Seorang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masayarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Beberapa hak dan kewajiban penting ditetapkan dalam undang-undang sebagai hak dan kewajiban asasi. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan bebas dan aman, dan yang mampu menjaminan ini adalah pemerintah yang kuat dan berwibawa. Dalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif. Undang-undang tersebut berlaku untuk setiap orang, dalam arti semua orang mempunyai kesamaan derajat dan ini dijamin oleh undang-undang. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak yang banyak dikenal dengan Hak Asasi Manusia.
1) Persamaan Hak
Adanya kekuasaan negara seolah-olah hak individu lambat laun dirasakan sebagai suatu yang mengganggu, karena di mana kekuasaan negara itu berkembang, terpaksalah ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan berkuranglah pula luas batas hak-hak yang dimiliki individu itu dan di sinilah timbul persengketaan pokok antara dua kekuasaan itu secara prinsip. Yaitu kekuasaan manusia yang terwujud dalam hak-hak dasar beserta kebebasan asasi yang selama itu dimilikinya dengan leluasa, dan kekuasaan yang melekat pada organisasi baru dalam bentuk masyarakat yang merupakan negara tadi.
Mengenai persamaan hak ini selanjutnya dicantumkan dalam Pernyataan Sedunia Tentang Hak-Hak (Asasi) Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (1948) dalam pasal-pasalnya, seperti dalam :
Pasal 1: “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.
Pasal 2, ayat 1: Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan”.
Pasal 7 : “Setiap orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini”.
2) Persamaan derajat di Indonesia
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kebebasan yang berkaitan dengan adanya persamaan derajat dan hak juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas. Sebagaimana kita ketahui Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara tanpa kecualinya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan ini sebagai konsekuensi prinsip dari kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Kalau kita lihat ada empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi itu yakni pasal 27, 28, 29 dan 31.
Empat pokok hak-hak asasi dalam empat pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut :
Pertama kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan “Human Rights” itu secara Barat, hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya.
Kemudian yang ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kedua, selanjutnya dalam pasal 28 ditetapkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.
Keempat, adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi : (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

C. ELITE DAN MASSA
1. Elite
Dalam masyarakat tertentu ada sebagian penduduk ikut terlibat dalam kepemimpinan, sebaliknya dalam masyarakat tertentu tidak diikutsertakan. Berbicara masalah elite adalah berbicara masalah pimpinan.
a. Pengertian
Dalam pengertian yang umum elite ini menunjuk sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih yang khusus dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.
Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan “posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat Kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas”.
Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitenya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitif.
Di dalam suatu lapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kebijaksanaan. Mereka itu mungkin para pejabat teras, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan dan lainnya lagi. Para pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada umumnya memegang strategi kunci dan memiliki status tersendiri yang akhirnya merupakan elite masyarakatnya.
b. Fungsi elite dalam memegang strategi
Dalam kehidupan sosial yang teratur, baik dalam konteks luas maupun yang sempit, dalam kelompok heterogen maupun homogen selalu ada kecenderungan untuk menyisihkan satu golongan tersendiri sebagai satu golongan yang penting, memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Penentuan golongan minoritas ini didasarkan pada penghargaan masyarakat terhadap peranan yang dilancarkan dalam kehidupan masa kini serta andilnya dalam meletakkan dasar-dasar kehidupan pada masa-masa datang. Golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dalam studi sosial dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.
Kelompok minoritas yang mempunyai nilai secara sosial ini berkembang sejalan dengan perkembangan fungsional dalam suatu masyarakat. Pengembangan elite sebagai suatu kelompok minor berpengaruh dan menentukan dalam masyarakat tetapi beranjak dari fungsi sosialnya di samping adanya pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan latar belakang sosial budaya masyarakat. Ada dua kecenderungan yang digunakan untuk menentukan elite dalam masyarakat yaitu :
Pertama, menitikberatkan pada fungsi sosial dan yang kedua, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral. Kedua kecenderungan penilaian ini menurut Parson melahirkan dua macam elite, yaitu : elite internal dan elite eksternal.
Elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan tertentu pada saat tertentu, sopan santun dan keadaan jiwa. Sedangkan elite eksternal adalah meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi, berhubungan dengan problema-problema yang memperlihatkan sifat yang keras, masyarakat lain atau masa depan yang tak tentu.
Golongan elite sebagai minoritas sering ditampakkan dengan beberapa bentuk penampilan antara lain :
a) Elite menduduki posisi yang penting dan cenderung merupakan poros kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
b) Faktor utama yang menentukan kedudukan mereka adalah keunggulan dan keberhasilan yang dilandasi oleh kemampuan baik yang bersifat fisik maupun psikis, material maupun immaterial, merupakan heriditer maupun pencapaian.
c) Dalam hal tanggung jawab, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lain.
d) Ciri-ciri lain yang merupakan konsekuensi logis dari ketiga hal di atas adalah imbalan yang lebih besar yang diperoleh atas pekerjaan dan usahanya.
Sejalan dengan ciri-ciri (yang walaupun tidak selalu tampak eksplisit) ini berdasarkan tata nilai dan norma yang melahirkan stratifikasi sosial maka kita mengenal berbagai macam elite. Kelompok inti sosial melahirkan elite sesuai dengan kecenderungan masayarakat menentukan golongan yang memiliki fungsi sosial terbesar atau kelompok-kelompok terkemuka dalam masayarakat. Kelompok inti sosial itu mungkin para pendeta, atau pemuka agama lainnya, mungkin para pemegang kekuasaan, militer dan lain-lain yang dapat dijadikan perantara bagi kesejahteraan masyarakat.
Di dalam masyarakat yang heterogen tentu banyak nilai yang dijadikan anutan karena setiap golongan atau suku bangsa tentu memiliki kebiasaan, kebudayaan maupun adat-istiadat sendiri-sendiri. Di sini para elite harus dapat menyesuaikan dirinya dalam menguasai masyarakat. Dalam hal ini mereka harus memperhatikan beberapa fungsi dalam pengambilan kebijaksanaan untuk memimpin masyarakatnya agar terjadi kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan. Apa yang harus diperhatikan yaitu antara lain : tujuan yang hendak dicapai, penyesuaian diri, integrasi, memperhatikan serta memelihara norma yang berlaku dan memperhatikan kepemimpinan.
Tujuan yang hendak dicapai haruslah terikat dan merupakan tujuan bersama kepandaian dalam menyesuaikan diri terutama bagi elite baru dapat membantunya secara efektif dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Sehubungan dengan fungsi yang harus dijalankan oleh elite dalam memegang pimpinan ia harus dapat mengatur strategi yang tepat. Dalam hal ini kita dapat membedakan elite pemegang secara garis besar sebagai berikut :
a) Elite politik (elite yang berkuasa dalam mencapai tujuan). Yang paling berkuasa biasanya disebut elite segala elite.
b) Elite ekonomi, militer, diplomatik dan cendekiawan (mereka yang berkuasa atau mempunyai pengaruh dalam bidang itu).
c) Elite agama, filsuf, pendidikan dan pemuka masyarakat.
d) Elite yang dapat memberikan kebutuhan psikologis, seperti : artis, penulis, tokoh film, olahragawan dan tokoh hiburan dsb.
Elite dari segala elite dapatlah menjelaskan fungsinya dengan mengajak para elite pemegang strategi di tiap bidangnya untuk bekerja sebaik-baiknya. Kecuali itu di manapun juga para elite pemegang strategi tersebut memiliki prinsip yang sama dalam menjalankan fungsi pokok maupun fungsinya yang lain, seperti memberikan contoh tingkah laku yang harmonis dalam berbagai kegiatan, fungsi pertahanan dan keamanan meredakan konflik sosial maupun fisik dan dapat melindungi masyarakatnya terhadap sebagai bahaya dari luar.
Adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat bagaimanapun juga menjadi tanggung jawab mereka untuk dapat bekerjasama lain di dalam tiap lembaga kehidupan masyarakat. Mungkin di dalam suatu masyarakat biasanya tindakan-tindak-tanduk elite merupakan contoh, dan sangat mungkin seorang elite diharapkan dapat melakukan segala fungsi yang multidimensi walaupun kadang-kadang hal itu sulit dilaksanakan.
3) Massa
a) Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tapi yang secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku massal sepertinya mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebagai diberitakan dalam pers, atau mereka yang berperan serta dalam suatu migrasi dalam arti luas.
b) Hal-hal yang penting dalam massa
Terhadap beberapa hal yang penting sebagai ciri-ciri yang membedakan di dalam massa :
(1) Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan misalnya melalui pers.
(2) Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim.
(3) Sangat edikit interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota-anggotanya. Secara fisik mereka biasanya terpisah satu sama lain serta anonim, tidak berkesempatan untuk menggerombol seperti yang biasa dilakukan oleh crowd.
(4) Very loosely organized, serta tidak bisa bertindak secara bulat atau sebagai suatu kesatuan seperti halnya/crowd.
c) Peranan individu-individu di dalam massa
Kenyataannya, bahwa massa adalah terdiri dari individu-individu yang menyebar secara luas di berbagai kelompok-kelompok dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Itu berarti bahwa object of interest yang menarik perhatian dari mereka yang membentuk massa adalah sesuatu yang terletak di luar kebudayaan dan kelompok-kelompok setempat, oleh karena itu obyek tadi tidak dibatasi atau diterangkan dalam istilah-istilah understanding atau tertib-tertib setempat. Obyek yang massa interest dibayangkan sebagai penarikan perhatian orang-orang dari kebudayaan dan lingkungan hidup setempat mereka dan mengalihkannya kepada semesta yang lebih luas, ke arah yang tidak dibatasi tata tertib, peraturan-peraturan atau harapan-harapan. Dengan demikian massa bisa dipandang sebagai sesuatu yang tersusun oleh individu-individu yang terlepas serta terpisah, yang menghadapi obyek-obyek atau area penghidupan yang menarik perhatian, tetapi yang membingungkan dan sulit dimengerti dan diatur. Sebagai konsekuensi, sebelum obyek-obyek tadi, anggota-anggota dari tindakan-tindakannya. Lebih lanjut, mereka berada dalam situasi tidak mampu berkomunikasi satu sama lain kecuali dalam cara-cara terbatas dan tidak sempurna. Anggota-anggota dari massa dipaksa bertindak secara terpisah sebagai individu.
2. Masyarakat dan massa
Dari karakterisasi yang singkat ini bisa dilihat bahwa massa merupakan gambaran kosong dari suatu masyarakat atau persekutuan. Ia tidak mempunyai organisasi sosial, tidak ada lembaga kebiasaan dan tradisi, tidak memiliki serangkaian aturan-aturan atau ritual, tidak terdapat sentimen-sentimen kelompok yang terorganisir, tidak ada struktur status peranan, serta tidak mempunyai kepemimpinan yang mantap. Ia semata-mata terdiri dari suatu himpunan individu-individu yang terpisah, terlepas, anonim dan dengan begitu homogen sepanjang perilaku massa dilibatkan. Lebih lanjut ia bisa dilihat, bahwa perilaku massa, hanya oleh karena ia tidak diciptakan melalui aturan atau harapan yang preestabilishet, maka ia merupakan sesuai yang spontan, orisinil serta elementer. Dalam hal ini massa banyak kemiripannya dengan crowd.
Dalam hal-hal lain, terdapat suatu perbedaan yang penting. Telah disebutkan bahwa massa tidak menggerombol atau berinteraksi sebagai dilakukan crowd. Melainkan individu-individu terpisahkan satu dari yang lain dan tidak kenal satu sama lain. Kenyataan ini berarti bahwa individu di dalam massa, lebih cenderung bertindak atas kesadaran diri yang tiba-tiba daripada kesadaran diri yang sudah digariskan. Ia cenderung bertindak atau merespon obyek-obyek yang menarik perhatian atas dasar impuls-impuls yang dibangkitkan olehnya daripada merespon sugesti-sugesti atau stimulasi yang ditimbulkan berdasarkan suatu hubungan yang erat.
d) Hakikat dan perilaku massa
Tmbul pertanyaan, bagaimana massa bertingkah laku. Jawaban berada dalam istilah-istilah dari masing-masing individu yang mencari jawaban menurut kebutuhan sendiri-sendiri. Secara paradoksial, bentuk perilaku massa terletak pada garis aktivitas individual dan bukan pada tindakan bersama. Aktivitas-aktivitas individual ini terutama berada dalam bentuk-bentuk seleksi–sepertinya seleksi obat gigi baru, buku-buku, permainan, landasan partai, new fashion, filsafat, dan lain sebagainya– yaitu seleksi-seleksi yang dibuat dalam response atas impuls-impuls atau persamaan-persamaan yang tidak menentu (samar-samar) yang ditimbulkan oleh obyek yang massa interest. Perilaku massa, sekalipun merupakan suatu himpunan garis-garis tindakan yang individual, bisa menjadi amat penting artinya. Jika garis-garis ini bertemu, pengaruh dari massa kemungkinan adalah luar biasa, seperti ditunjukkan oleh efek-efek yang melanda lembaga-lembaga sebagai akibat pertukaran/bekerjanya selective interest dari massa. Suatu parpol bisa berantakan atau sebuah badan komersial bisa hancur oleh pertukaran-pertukaran yang demikian di dalam interest atau teste.
e) Peranan elite terhadap massa
Elite sebagai minoritas yang memiliki kualifikasi tertentu yang eksistensinya sebagai kelompok penentu dan berperan dalam masyarakat diakui secara legal oleh masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini kita melihat elite sebagai kelompok yang berkuasa dan kelompok penentu.
Dalam kenyataannya elite penguasa kita jumpai lebih tersebar, jangkauannya lebih luas, tetapi lebih bersifat umum, tidak terspesialisasi seperti kelompok penentu. Kita mengenal adanya kelompok penguasa merupakan golongan elite yang berasal dari kondisi sejarah masa lampau. Kelompok elite penguasa ini tidak mendasarkan diri pada fungsi-fungsi sosial tetapi lebih bersifat kepentingan-kepentingan birokrat. Kita bisa menjumpai kelompok penguasa ini pada berbagai perhimpunan yang bersifat khusus, pada kelompok birokratis yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan-kebijakan maupun sebagai pelaksana dan sebagai elite pemerintah.
Kelompok elite penentu lebih banyak berperan dalam mengemban fungsi sosial. Hal ini dapat kita buktikan dalam kekuatan-kekuatan sosial yang sedang berjalan saat ini. Di samping peranan yang telah dijelaskan secara fungsional untuk mencapai tujuan yang telah dibahas dalam bagian “elite dalam berbagai dimensi” di atas, kita juga dapat melihat bagai penentu ini berperan dalam fungsi sosial sebagai berikut :
(1) Elite penentu dapat dilihat sebagai suatu lembaga kolektif yang merupakan pencerminan kehendak-kehendak masyarakatnya. Dalam hal ini elite penentu bertindak sebagai lembaga yang berwenang sebagai pengambil penentu keputusan akhir, pendukung kekuatan moral bahkan dapat menjadi proto type dari masyarakatnya.
(2) Sebagai lembaga politik, elite penentu mempunyai peranan memajukan kehidupan masyarakatnya dengan memberikan kerangka pemikiran konsepsional sehingga massa dapat dengan tepat menanggapi permasalahan yang dihadapinya.
(3) Elite penentu memiliki peranan moral dan solidaritas kemanusiaan baik dalam pengertian nasionalisme maupun pengertian universal. Hal ini penting sekali dalam rangka penghayatan tentang identitas dan tujuan hidup bersama, dengan pola pemikiran filosofis yang sama dan kerangka pendekatan yang sama pula.
(4) Elite penentu lainnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemuasan hedonik atau pemuasan intrinsik lainnya bagi manusia khususnya terhadap reaksi-reaksi emosional. Peranan in disebut dengan peranan ekspresif. Kelompok elite yang bertugas memenuhi kebutuhan ini bekerja dengan pertimbangan-pertimbangan ethis estetis. Di sinilah kehadiran para seniman, sastrawan, komponis, biduan dan lain-lain. Karya-karya mereka berusaha mengumandangkan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga fungsi terdahulu dengan pendekatan estetis. Di samping itu dapat pula berfungsi sebagai kontrol sosial yang independen yang hanya berpegang pada nilai-nilai universal dan lebih bersifat simbolik.

D. PEMBAGIAN PENDAPATAN
1. Komponen pendapatan
Pada dasarnya dalam kehidupan ekonomi itu, hanya ada dua kelompok, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dalam rumah tangga produsen dilakukan proses produksi. Pemilik faktor produksi yang telah menyerahkan atau mengikutsertakan faktor produksinya ke dalam proses produksi akan memperoleh balas jasa. Pemilik tanah akan memperoleh sewa. Pemilik tenaga akan memperoleh upah. Pemilik modal akan memperoleh bunga dan pengusaha akan memperoleh keuntungan.
Semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi tersebut merupakan pendapatan nasional. Dan besar kecilnya sangat tergantung dari peranan atau penting tidaknya faktor produksi tersebut. Selain itu, juga dipengaruhi oleh sistem distribusi dan redistribusi yang berlaku.
Pedagang yang melakukan jasa berupa menjual hasil pertanian yang telah dibelinya, dari desa ke kota, akan memperoleh balas jasa berupa : keuntungan, upah karena telah mengangkutnya ke kota, bunga modal karena mengikutsertakan modalnya dalam perdagangan. Sedangkan sewa tanahnya yang berupa retribusi pasar dibayarkan ke pemerintah. Demikian prosesnya, untuk semua proses produksi.
4) Perhitungan pendapatan
Apabila diteliti lebih lanjut, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya upah atau sewa tanah, walaupun hasil yang dapat diperolehnya tetap. Namun demikian, tingkat upah atau sewa tanah itu tidak bergerak bebas naik terus menerus.
a) Sewa tanah
Bunga tanah atau sewa tanah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik tanah, karena ia telah menyewakan tanahnya kepada penggarap. Pendapatan yang diterima tersebut hanya semata-mata karena hak milik dan bukan karena ia ikut serta menyumbang jasanya dalam proses produksi.
David Ricardo teori perbedaan kesuburan tanah, mengemukakan bahwa sewa tanah itu timbul karena perbedaan kesuburannya. Tanah yang subur dapat menghasilkan lebih besar daripada tanah yang kurang subur. Demikian juga sebaiknya, tanah yang subur memerlukan biaya produksi yang lebih murah daripada tanah yang tidak subur. Nilai jual total hasil produksi tanah yang subur lebih besar daripada tanah yang tidak subur. Perbedaan inilah yang menjadi sumber timbulnya sewa tanah.
Von Thunen mengemukakan teori perbedaan, yaitu perbedaan letak terhadap pasar. Dua bidang tanah yang sama-sama suburnya. Sebidang dekat dengan pasar sedangkan lainnya jauh dari pasar. Kedua bidang tanah tersebut mempunyai produktivitas yang sama. Tanah yang dekat pasar akan memperoleh hasil yang lebih besar daripada tanah yang jauh pasar, karena tanah yang dekat pasar, biaya penjualan hasil ke pasar yang harus dikeluarkan relatif lebih murah daripada tanah yang jauh pasar. Menurut Von Thunen, perbedaan yang menyebabkan timbulnya sewa tanah.
b) Upah
Upah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh buruh, karena menyumbangkan tenaganya dalam proses produksi. Menurut David Ricardo, upah ini sebagai harga dari tenaga kerja. Upah yang diterima buruh berupa uang disebut upah nominal, sedangkan barang atau jasa yang dapat dibelinya dengan upah nominal tersebut disebut upah riil.
Sistem pemberian upah dalam perjanjian kerja dapat berupa upah harian, upah borongan, upah satuan, upah menurut waktu, upah dengan premi dan sebagainya. Sistem upah yang mana yang akan dipergunakan, tergantung daripada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusaha.
David Ricardo membagi upah menjadi dua macam, yaitu upah alamiah dan upah pasar. Upah alamiah ialah upah yang besarnya sama dengan biaya hidup untuk menghasilkan tenaga kerja dan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori upah menurut kodrat atau upah alamiah oleh Lassalle diberi nama teori upah besi. Ia merumuskan bahwa bagi tiap-tiap negara berlaku hukum upah besi, upah rata-rata terbatas sama dengan biaya hidup minimum. Sedangkan majikan mendapat keuntungan tak terbatas.
Ahli-ahli agama menganjurkan tingkat upah harus direnungkan sesuai dengan etika, karena menyangkut manusia dengan keluarganya. Jadi harus disesuaikan dengan keperluan semua anggota dan juga tidak memberatkan majikan. Di sisi lain penentuan upah itu sangat tidak adil, yaitu dengan diskriminasi upah. Kalau hal ini didasarkan pada ras, warna kulit, kana sangat merugikan pada salah satu pihak. Tetapi apabila diskriminasi ini berdasarkan pada kemampuan, tingkat pendidikan, jenis kelamin masih dapat dipahami. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan lebih tinggi akan menuntut upah yang lebih tinggi pula dari mereka yang kemampuannya kurang.
c) Bunga modal
Sewa modal atau bunga adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik modal, karena telah meminjamkan modalnya dalam proses produksi. Modal yang ikut serta dalam proses produksi akan memperbesar hasil produksi.
Jean Babtiste Say mengemukakan teori produktivitas. Pada prinsipnya modal itu sebenarnya membantu terlaksananya produksi dan bahkan mempertinggi hasil. Jadi sewa modal yang diserahkan kepada pemilik modal adalah bagian dari pertambahan produksi akibat penggunaan modal.
Teori pengorbanan pada dasarnya membahas bahwa : modal itu memberikan kenikmatan kepada yang mempergunakan, tetapi sebaliknya bagi pemilik sudah susah payah mengumpulkannya, setelah terkumpul diserahkan kepada orang lain. Jadi dapatlah dikatakan bahwa bunga modal itu merupakan balas jasa pengorbanan.
d) Laba pengusaha
Pengusaha memperoleh balas jasa yang berupa keuntungan karena telah mengorganisasi faktor-faktor produksi dalam melakukan proses produksi. Josseph Schumpeter dengan teori keunggulan mengemukakan bahwa pengusaha itu keunggulannya tidak sama, tetapi yang lebih unggul adalah mereka yang berhasil menemukan kombinasi baru seperti metode produksi baru, efisiensi dan daerah penjualan yang baru. Pengusaha yang unggul inilah yang memperoleh laba dan keuntungan.
Pendapatan pengusaha itu diperoleh dari beberapa sumber apabila semua faktor produksi merupakan milik pribadi. Tetapi apabila hanya sebagian saja yang merupakan hak milik, maka balas jasa faktor produksi yang diterima oleh pengusaha hanyalah balas jasa dari faktor yang dimiliki saja. Sedangkan balas jasa lainnya diserahkan kepada pemilik faktor produksi yang dipergunakan.
5) Distribusi pendapatan
Setelah dilakukan perhitungan pendapatan nasional, maka dapat diketahui kegiatan produksi dan struktur perekonomian suatu negara. Lebih lanjut akan mempermudah perancang perekonomian negara, karena telah diketahui bahan-bahan/keterangan mengenai situasi ekonomi baik secara makro maupun sektoral. Sektor mana yang memberi sumbangan paling banyak dan juga golongan mana yang memperoleh bagian pendapatan nasional yang terbanyak.
Selanjutnya dapat diketahui berapa tingkat income perkapita, dan ini menunjukan tingkat potensi kemakmuran rata-rata. Namun demikian, perlu disadari bahwa tingkat income perkapita itu hanya merupakan alat ukur untuk membandingkan kemakmuran suatu negara dengan negara lain. Jadi meskipun tingkat income perkapita tinggi belum berarti bahwa tingkat kemakmuran itu telah merata dan dinikmati oleh semua warga negara.
Itulah sebabnya persoalan distribusi termasuk yang paling strategis dan peak dalam masalah pendapatan nasional dan ini sering menjadi sumber kerusuhan dalam masyarakat. Terdapat dua konsep cara pendistribusian pendapatan nasional sesuai dengan sistem perekonomian yang diterapkan.
Aliran liberal atau klasik menganggap, bahwa sesuai dengan teori ekonomi liberal, lalu lintas dan arus distribusi pendapatan nasional dengan sendirinya berlangsung dengan baik dan adil, bila diatur oleh hukum permintaan dan penawaran secara bebas melalui pasar. Jadi berapa jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi sebaiknya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Tetapi hal ini akan menimbulkan ketidakadilan, karena kedudukan buruk lebih lemah dibandingkan dengan pemilik modal, yang akhirnya dalam tawar-menawar mengenai harga tenaga kerja juga akan memperoleh balas jasa yang relatif sedikit.
Dari hal di atas timbullah pemikiran bahwa pendistribusian pendapatan nasional itu perlu campur tangan pemerintah, melalui peraturan-peraturan, upah, pajak, sewa dan sebagainya. Pajak mobil dipergunakan untuk membangun rumah sakit, membangun sekolahan dan sebagainya. Di sini, mereka yang berpenghasilan kecil akan juga ikut merasakan/memperoleh bagian pendapatan nasional yang diatur melalui peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA
msari, Arno dan Jaka Ardiwinangun, Ilmu Sosial Dasar, Bahan Perkuliahan Program D3. Bandung : Fakultas MIPA Univ. Padjajaran.
Bachtiar, Harsya W., Problema Sosial, dalam penataran dosen-dosen Se-Indonesia Timur, Solo, 1982.
Bertrand, Alvin K. Sosiologi, (terj. Dra. Sanafiah, S. Faisal), Surabaya, Bina Ilmu, 1980.
Kayam, Umar, Dkk., Perubahan Nilai-nilai di Indonesia, Bandung : Alumni, 1983.
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta : Dian Rakyat, 1967.
Liysen, A. Individu dan Masyarakat, Bandung : Sumur, 1981.
M. Habib Mustopo, Ilmu Sosial Dasar, Surabaya : Uaha Nasional, 1983.
M. Sitorus, Berkenalan dengan Sosiologi, Surabaya : Erlangga, 1997.
Newcomb, dkk., Pesikologi Sosial, Bandung : Diponegoro, 1981.
Sarjono, Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo, 1995.
Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997.
Selo Sumarjan, Perkembangan Ilmu Sosiologi di Indonesia dari 1945 Sampai 1965.
Selo Sumarjan dan Sulaeman Sumardi, Setangkai Bunga Sosiologi, Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fekultas Ekonomi UI, 1974.

LEMBAGA SOSIAL

Mansur

Abstrak : Secara defenitif, lembaga sosial merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social-institution. Istilah ini belum mempu mengawal para sosiolog kepada kesepakatan final hingga kini mengenai istilah Indonesia yang tepat untuk menggambarkan isi social-institution tersebut. Ada yang memakai istilah pranata-sosial, tetapi social-institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu : Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Dan menjaga keutuhan masyarakat. memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya. Lembaga-lembaga sosial yang sebelumnya merupakan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu : Cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan adat-istiadat (custom)

Kata Kunci : Lembaga, Sosial

PENDAHULUAN
A. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social-institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang tepat untuk menggambarkan isi social-institution tersebut. Ada yang memggunakan istilah pranata-sosial, tetapi social-institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.
Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan-sosial yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Soziale-Gebilde (bahasa Jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut. Tepat-tidaknya istilah-istilah tersebut di atas, tidak akan dipersoalkan di sini. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan, karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Namun di samping itu kadang-kadang juga dipakai istilah lembaga sosial.
Di dalam uraian-uraian yang lalu, pernah disinggung perihal norma-norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Norma-norma tersebut apabila diwujudkan dalam hubungan antar manusia dinamakan social-organizationi (organisasi sosial). Di dalam perkembangan selanjutnya, norma-norma tersebut berkelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok kehidupan manusia. Misalnya kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya.
Kebutuhan akan mata pencaharian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan menimbulkan kesusatraan, seni rupa, seni suara dan lain-lainnya. Kebutuhan jasmaniah manusia menimbulkan olahraga, pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran dan lain-lain.
Dari contoh-contoh di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Untuk memberikan suatu batasan, dapatlah dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.
Wujud kongkrit lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (association). Sebagai contoh, STAIN Kendari, Universitas Haluoleo, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Arilangga dan lain-lain adalah contoh-contoh asosiasi. Beberapa sosiolog, memberikan definisi lain, seperti Robert Mac Iver dan Charles H. Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi.
Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya. Lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.
Seorang sosiolog lain yaitu Summer yang melihatnya dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.
Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.
Fungsi-fungsinya di atas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.
Nama lain dari lembaga sosiasl adalah pranata sosial, soziale gebilde, sistem tata kelakuan atau norma, lembaga kemasyarakatan.
a. Koentjaraningrat : lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia-manusia untuk memenuhi kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.
b. Soerjono Soekanto : Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat,
c. Charles H. Page : Lembaga sosial adalah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan manusia untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok.
d. Lopold von Wiese dan Howard Becker : Lembaga sosial adalah jaringan proses-proses hubungan antara manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya,
e. Summer : Lembaga sosial adalah perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
1. Fungsi Lembaga Sosial :
a. Sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap;
b. Menjaga keutuhan masyarakat;
c. Sebagai social control, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.
2. Jenis norma berdasarkan daya pikatnya adalah sebagai berikut.
a. Cara (usage) : suatu norma yang berbentuk perbuatan dan lebih menonjol dalam hubungan antara individu, misalnya : cara minum.
b. Kebiasaan (folkways) : suatu norma yang berbentuk perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ini membuktikan bahwa perbuatan itu disukai banyak orang. Misalnya kebiasaan menghormati orang lain yang lebih tua.
c. Tata kelakuan (mores) suatu norma yang berbentuk kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma pengatur. Misalnya norma perihal hubungan antara pria dan wanita.
d. Adat istiadat (costum) : suatu norma yang bersifat kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Misalnya larangan cerai bagi suami isteri.
3. Tipe lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
a. Dari sudut perkembangannya : crescive institution : adalah suatu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat, misalnya, lembaga sosial yang mengatur hak milik, perkawinan serta agama atau kepercayaan : enacted institution adalah suatu lembaga sosial yang dibentuk dengan sengaja untuk mematuhi tujuan tertentu, contoh lembaga utang piutang (bank), lembaga perdagangan, lembaga pendidikan.
b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima dalam suatu masyarakat; basic institution adalah lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya, keluarga, sekolah dan negara; subsidiary institution adalah lembaga sosial yang sifatnya kurang penting, misalnya kegiatan rekreasi.
c. Dari sudut penerimaan masyarakat : approved atau social sanctioned institution adalah lembaga-lembaga sosial yang diterima dalam masyarakat seperti perusahaan dagang, sekolah, dan lain-lain; unsanctioned institution adalah lembaga sosial yang ditolak dalam masyarakat, misalnya kelompok penjahat, dan lain-lain.
d. Dari sudut faktor penyebarannya : general institutions adalah lembaga-lembaga sosial yang dikenal dan dianut hampir oleh semua masyarakat dunia, misalnya agama; restricted institution adalah lembaga-lembaga sosial yang dianut oleh masyarakat tertentu dalam masyarakat misalnya, agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu/Buddha.
e. Dari sudut fungsi : operative institution adalah lembaga sosial yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, contohnya lembaga industrialisasi; regulative institutions adalah lembaga sosial yang bertugas mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri, contohnya lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
4. Tata kelakuan/norma yang penting karena : (1) memberikan batas-batas pada perilaku individu, alat memerintah dan melarang melakukan sesuatu; (b) mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Tata kelakuan memaksa orang untuk menyesuaikan tindakannya dengan tingkah laku masyarakat. Masyarakat menerima individu karena kemampuannya menyesuaikan diri; (c) menjaga solidaritas antara anggota masyarakat, menjaga keutuhan dan kerja sama antara anggota masyarakat.
5. Ciri-ciri lembaga sosial/kemasyarakatan: (a) LK adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku, wujudnya aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya; (b) LK mempunyai tingkat kekekalannya sendiri. LK bertahan cukup lama karena ia merupakan tujuan masyarakat itu sendiri; (d) LK mempunyai alat-alat perlengkapannya sendiri yang digunakan untuk mencapai tujuan itu seperti bangunan, peralatan mesin dan lain-lain; (e) LK mempunyai lambang-lambang (simbol, slogan, warga dan logo) yang mempunyai ciri khas lembaga itu; (f) LK mempunyai tradisi tertulis atau tak tertulis untuk merumuskan tujuannya, tata terbit dan lain-lain.
6. Lembaga dan asosiasi : Lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekumpulan orang dan bukan sebuah organisasi. Agama adalah sistem gagasan, kepercayaan, praktik dan hubungan. Gereja Katolik adalah asosiasi manusia yang menerima kepercayaan dan mengikuti praktik suatu agama tertentu. Permainan bola adalah suatu lembaga. Sedangkan klub pemain bola adalah asosiasi. Universitas adalah lembaga sosial, sedangkan UI, UGM dan ITB adalah asosiasi.
7. Ada lima lembaga sosial dasar yang penting dalam masyarakat kompleks. Yaitu lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, lembaga perekonomian dan lembaga pendidikan. Lihat lembaga sosial utama di Amerika Serikat.
8. Institusi ekonomi dan politik : institusi ekonomi adalah lembaga yang mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat. Light Keller dan Alhoun mengatakan lembaga ekonomi adalah ‘the social institution that accomplishes the production and distribution of goods and services within a society”. Institusi politik adalah lembaga yang mengatur tentang pelaksanaan tentang wewenang dan kekuasaan. Korn Blum mengatakan institusi politik adalah seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Contoh institusi politik utama dalam bidang politik : legislatif, eksekutif, yudikatif, militer, keamanan nasional dan partai-partai politik, pemilihan umum, dan lain-lain.
B. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan
1. Norma-Norma Masyarakat
Supaya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dahulu di dalam jual-beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Contoh lain adalah perihal perjanjian tertulis yang menyangkut pinjam-meminjam uang yang dahulu tidak pernah dilakukan. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian :
a. Cara (usage)
b. Kebiasaan (folkways)
c. Tata kelakuan (mores), dan
d. Adat-istiadat (custom)
Masing-masing pengertian tersebut punya dasar yang sama yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberi petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup di dalamnya. Setiap pengertian di atas, mempunyai kekuatan yang berbeda karena setiap tingkatan menunjuk pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya mentaati norma. Cara (usage) menunjuk ada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (folkways). Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
Cara (usage) lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapanya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu tertentu. Ada yang minum tanpa mengeluarkan bunyi; ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya menghilangkan kehausan. Dalam cara yang terakhir biasanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Apabila cara tersebut diperlakukan juga, maka paling banyak orang yang diajak minum bersama akan merasa tersinggung dan mencela cara minum yang demikian.
Kebiasaan (folkways) mempunyai kekuatan mengingat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Kebiasaan menghormati orang-orang yang lebih tua, merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum tersebut.
Menurut Mac Iver dan Page, kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Selanjutya dikatakan bahwa apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja. Akan tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur, maka disebutkan kebiasaan tadi sebagai mores atau tata-kelakuan. Tata-kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata-kelakuan, di satu fihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain fihak melarangnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan sangat penting, karena :
a. Tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Tata kelakuan juga merupakan alat yang memerintahkan dan sekaligus melarang seorang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang seringkali berbeda satu dengan lainnya, karena tata-kelakuan timbul dari pengalaman masyarakat yang berbeda-beda dari masyarakat-masyarakat yang bersangkutan.
b. Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Di satu fihak tata kelakuan memaksa orang agar menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku. Di lain fihak mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang oleh karena kesanggupannya untuk menyesuaikan diri. Suatu contoh adalah tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan kejahatan. Masyarakat akan menghukum orang tersebut dengan maksud agar mereka menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya akan dijumpai keadaan-keadaan dimana orang-orang yang memberi teladan, pada suatu waktu diberikan tanda terima kasih masyarakat yang bersangkutan.
c. Tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Seperti telah diuraikan di atas, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan, misalnya perihal hubungan antar pria dan wanita, yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia, untuk semua golongan masyarakat dan selanjutnya. Tata kelakuan menjaga keutuhan dan kerja sama antar anggota-anggota masyarakat itu.
Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat-istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Suatu contoh, hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antara suami-istri, yang berlaku pada umumnya di daerah Lampung.
Suatu perkawinan terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai mati). Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut diperlukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya besar sekali. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikeluarkan dari masyarakat. Juga keturunannya sampai dia dapat mengembalikan keadaan yang semula. Contoh-contoh lain banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, terutama yang masih memegang teguh adat-istiadat.
Di kalangan orang-orang Indonesia pada umumnya, terdapat suatu kepercayaan bahwa kehidupan terdiri dari beberapa tahap yang harus dilalui dengan seksama. Apabila seseorang menginjak tahap berikutnya, biasanya diadakan upacara-upacara khusus. Suatu missal adalah, bila orang menginjak usia dewasa, perkawinan dan lain sebagainya, pada peristiwa itu akan diadakan upacara-upacara tertentu.
Norma-norma tersebut di atas, setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan (institutionalization), yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan.
Yang dimaksud ialah, sampai norma itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat adanya proses termaksud di atas, dibedakan antara lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan (operative social institutions) dan yang sungguh-sungguh berlaku (operative social institutions).
Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang, misalnya lembaga perkawinan mengatur hubungan antara wanita dengan pria. Lembaga kekeluargaan mengatur hubungan antara anggota keluarga di dalam suatu masyarakat. Lembaga kewarisan mengatur proses beralihnya harga kekayaan dari satu generasi pada generasi berikutnya dan lain sebagainya.
Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh berlaku, apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan.
Paksaan hukum di dalam pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang berlaku sebagai peraturan tidak selalu digunakan. Sebaliknya, tekanan diutamakan pad paksaan masyarakat. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlaku sungguh-sungguh faktor paksaan tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan, gotong royong, kerja sama dan sebagainya. Betatapun kerasnya usaha-usaha dari suatu fihak untuk mencoba agar suatu norma diterima oleh masyarakat, akan tetapi norma tadi tidak akan melembaga apabila belum melewati proses tersebut di atas.
Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga (institutionalized), apabila norma tersebut :
I. Diketahui,
II. Difahami atau dimengerti
III. Ditaati, dan
IV. Dihargai
Norma-norma tertentu sudah mulai melembaga apabila diketahui, namun taraf pelembagaannya adalah rendah. Misalnya, apabila seorang pasien sudah mengetahui mengenai norma-norma yang merupakan patokan perilaku di dalam hubungannya dengan seorang dokter, maka norma tersebut sudah mulai melembaga pada taraf terendah.
Taraf pelembagaan akan meningkat, apabila suatu norma dimengerti oleh manusia yang perilakunya diatur oleh norma tersebut. Umpamanya, seorang pasien mengetahui bahwa di dalam hubungannya dengan seorang dokter, dia mempunyai hak untuk dirawat dengan sebenar-benarnya, sedangkan dokter juga mempunyai hak untuk mendapatkan suatu imbalan. Kalau pasien maupun dokter mengerti aturan tersebut, maka berarti bahwa norma tersebut telah meningkat taraf pelembagaannya.
Dengan sendirinya di samping mengetahui, maka seharusnya manusia juga memahami mengapa ada norma-norma tertentu yang mengatur kehidupan bersamanya dengan orang lain. Artinya, di dalam berperilaku, manusia terikat oleh batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kalau batas-batas tersebut dilanggar, maka orang yang bersangkutan akan dihukum.
Apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecenderungan untuk menaati norma-norma tersebut. Pentaatan tersebut merupakan perkembangan selanjutnya dari proses pelembagaan norma-norma yang bersangkutan. Misalnya, kalau seorang pasien harus dioperasi, maka dokter harus mendapat persetujuan pasien terlebih dahulu atau keluarga terdekatnya.
Norma tersebut seyogyanya ditaati, setelah dimengerti bahwa tujuan pokok adanya persetujuan adalah meniadakan kesalahan dokter yang harus “melakukan kekerasan” dan “menganiaya” pasien di dalam operasi atau pembedahan tersebut. Kalau norma tersebut tidak ditaati, maka dokter dapat dipersalahkan melakukan peristiwa pidana kekerasan dan penganiayaan. Apabila norma tersebut diketahui, dimengerti dan ditaati, maka tidak mustahil bahwa norma tersebut kemudian dihargai. Penghargaan tersebut merupakan kelanjutan proses pelembagaan pada taraf yang lebih tinggi lagi.
Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi institutionalized dalam masyarakat, tetapi menjadi nternalized. Maksudnya adalah suatu taraf perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan perkataan lain, norma-norma tadi telah mendarah daging (internalized). Kadang-kadang dibedakan antara norma atau kaidah-kaidah pribadi mencakup norma kepercayaan yang bertujuan agar manusia ber-Iman, dan norma kesusilaan yang bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Kaidah antar pribadi mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar manusia bertingkah-laku dengan baik di dalam pergaulan hidup. Norma hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.
2. Sistem Pengendalian Sosial (Social Control)
Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial atau social control seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Memang ada benarnya bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi arti sebenarnya pengendalian sosial tidaklah terhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.
Jadi pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya (misalnya seorang ibu mendidik anak-anaknya agar menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku) atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial (umpamanya, seorang dosen pada Perguruan Tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa di dalam kuliah-kuliah kerja). Seterusnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadari.
Dengan demikian maka pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau, suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/ kesebandingan.
Dari sudut sifatnya dapatlah dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya, dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sedangkan represif berwujud penjatuhan sanski terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.
Suatu proses pengadilan sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang pada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (persuasive) ataupun dengan paksaan (coercive). Cara mana yang sebaiknya diterapkan sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam keadaan yang bagaimana. Di dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tenteram, maka cara-cara persuasive mungkin akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Karena di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga atau bahkan mendarah daging di dalam diri para warga masyarakat. Keadaan demikian bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa paksaan sama sekali tidak diperlukan. Betapa tenteram dan tenangnya suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka itu kadang-kadang diperlukan paksaan, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan pada ketenteraman yang telah ada.
Paksaan lebih sering diperlukan di dalam masyarakat yang berubah, karena di dalam keadaan seperti itu pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah baru yang menggantikan kaidah-kaidah lama yang telah goyah. Namun demikian, cara-cara kekerasan ada pula batas-batasnya dan tidak selalu dapat diterapkan, karena biasanya kekerasan atau paksaan akan melahirkan reaksi negatif, setidak-tidaknya secara potensial. Reaksi yang negatif selalu akan mencari kesempatan dan menunggu saat dimana agent of social control berada di dalam keadaan lengah. Bila setiap kali paksaan diterapkan, hasilnya bukan pengendalian sosial yang akan melembaga, tetapi cara paksaanlah yang akan mendarah daging serta berakar kuat.
Di samping cara-cara tersebut di atas, dikenal pula teknik-teknik seperti compulsion dan pervasion. Di dalam compultion, diciptakan situasi sedemikian rupa, sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Pada pervasion, norma atau nilai yang ada diulang-ulang penyampaiannya sedemikian rupa, dengan harapan bahwa hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian orang tadi akan mengubah sikapnya, sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya itu.
Alat-alat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan pengendalian sosial beraneka ragam. Suatu alat tertentu mungkin saja akan efektif bila diterapkan di dalam suatu masyarakat bersajaha. Akan tetapi, hampir-hampir tidak mungkin digunakan pada masyarakat yang telah rumit susunannya. Misalnya, sopan santun di dalam hubungan kekerabatan hanya terbatas afektivitasnya pada kelompok-kelompok yang bersangkutan. Sopan-santun, umpanya, dapat berwujud sebagai pembatasan-pembatasan di mana pergaulan antara mertua dengan menantu, antara paman atau bibi dengan keponakan-keponakannya, dan seterusnya.
Tujuan pembatasan antara lain untuk mencegah terjadinya hubungan yang sumbang (incest). Penyebaran rasa malu di dalam bentuk menyebarkan desas-desus tentang orang-orang yang bertingkah laku menyimpang, akan lebih efektif terutama bagi pengendalian diri individu sendiri. Pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga baik pada masyarakat bersajaha maupun yang sudah kompleks. Hukum di dalam arti luas juga merupakan alat pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh, karena lazimnya disertai dengan sanksi tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal.
Masih banyak lagi alat-alat pengendalian sosial lain, baik yang menjadi bagian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun di luarnya. Setiap masyarakat akan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun yang terpokok adalah bagaimana caranya agar pengendalian sosial tersebut melembaga dan mendarah daging dalam masyarakat agar penerapannya efektif.
Perwujudan pengendalian sosial mungkin adalah pemidanaan, kompensasi, terapi ataupun konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan seluruh kelompok masyarakat dilanggar, sehingga inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada fihak-fihak tertentu).
Pada kompensasi, standar atau patokannya adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada fihak yang dirugikan. Fihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena fihak lawan melakukan cidera janji. Di sini ada fihak yang kalah dan ada fihak yang menang, sehingga seperti halnya dengan pemidanaan, sifatnya adalah akusator.
Berbeda dengan kedua hal tersebut di atas, maka terapi maupun konsiliasi sifatnya remedial, artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula (yakni, sebelum terjadinya perkara atau sengketa). Yang pokok bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah, akan tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para fihak (yang berarti adanya gangguan). Dengan demikian, maka pada terapi dan konsiliasi, standarnya adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan fihak-fihak tertentu, misalnya, pada kasus penyalahgunaan obat bius di mana korban kemudian sadar dengan sendirinya. Pada konsiliasi masing-masing fihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis ataupun dengan mengundang fihak ketiga.
Perwujudan pengendalian sosial tersebut di atas, tidaklah masing-masing berdiri sendiri di dalam wujudnya yang murni, akan tetapi mungkin merupakan kombinasi antara berbagai wujud sebagai alternatif. Di Indonesia, misalnya, dikenal adanya delik aduan, yang tergantung pada inisiatif korban. Di dalam kenyataannya, masing-masing wujud tersebut akan menonjol pada situasi-situasi tertentu, yang merupakan suatu refleksi dari keadaan masyarakat.
Dengan adanya norma-norma tersebut, maka di dalam setiap masyarakat diselenggarakan pengendalian sosial atau social control. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis atau perundang-undangan (yakni keputusan-keputusan penguasa yang bersifat resmi dan tertulis, serta mengikat umum), maka diselenggarakan pengendalian sosial formal (formal social-control). Artinya, norma-norma hukum tertulis tersebut berasal dari fihak-fihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Akan tetapi tidak jarang, bahwa pengendalian sosial diselenggarakan dengan norma-norma lain (yang bukan hukum tertulis) atau upaya-upaya lain, seperti, pendidikan, agama desas-desus, dan seterusnya. Di dalam hal ini ada pengendalian sosial informal (informal social-control). Masalah penting yang dihadapi adalah, pengendalian sosial manakah yang sebaiknya diterapkan ?
Lazimnya, yang diterapkan terlebih dahulu adalah pengendalian sosial yang dianggap paling lunak, misalnya, nasihat-nasihat yang tidak mengikat. Taraf selanjutnya adalah menerapkan pengendalian sosial yang lebih ketat, untuk kemudian kalau diperlukan, diperlakukan pengendalian sosial yang keras. Di dalam proses tersebut, norma hukum sebaiknya diterapkan pada tahap terakhir, apabila sarana-sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Sudah tentu bahwa di dalam penerapannya senantiasa harus diadakan telaah terhadap masyarakat atau bagian masyarakat yang dihadapi.
C. Ciri-Ciri Umum Lembaga Kemasyarakatan
Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang terkenal General features of social institutions, telah menguraikan ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan sebagai berikut :
1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata-kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat, mungkin tak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya, tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlian antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya, gergaji Jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji; perguruan-perguruan tinggi seperti Universitas, Institut dan lain-lainnya masing-masing mempunyai lambang-lambangnya dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.
Secara menyeluruh ciri-ciri tersebut dapat diterapkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu, seperti, perkawinan. Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, perkawinan mungkin mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. Pengatur perilaku seksual manusia dalam pergaulan hidupnya.
2. Pengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan juga anak-anaknya.
3. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup oleh karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda materiil.
5. Untuk memenuhi kebutuhan mansuai akan prestise
6. Di dalam hal-hal tertentu, untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial

D. Tipe-Tipe Lembaga Kemasyarakatan
Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, dapat diklasifikasi kedalam berbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin, lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Crescive institutions dan enacted institutions yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Crescive institutions yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Contohnya hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya. Enacted institutions dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistematisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas Basic Institutions dan Subsidiary institutions. Basic institutions dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata-tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai basic institutions yang pokok. Sebaliknya adalah subsidiary-institutions yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apakah yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai basic atau subsidiary, berbeda di masing-masing masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman Romawi dan Yunani Kuno dianggap sebagai basic institutions ; pada dewasa ini kiranya tak akan dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau social sanctioned-institutions dengan unsanctioned institutions. Approved atau social sanctioned institutions, adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti Milsanya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah unsanctioned institutions yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencoleng dan sebagainya.
4. Pembedaan antara general institutions dengan restricted institutions, timbul apabila diklasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu general institution, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sedangkan agama-agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha dan lain-lainnya, merupakan restricted institution, oleh karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.
5. Sudut fungsinya terdapat pembedaan operative institutions dan regulative institutions. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrialisasi. Yang kedua, bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata-kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.
Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut, menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan dijumpai bermacam-macam lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pada masyarakat totaliter umpamanya negara dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan pokok yang membawahi lembaga-lembaga lainnya seperti keluarga, hak milik, perusahaan, sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam setiap masyarakat sedikit banyaknya kana dapat dijumpai pola-pola yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut.
Sistem pola hubungan-hubungan tersebut lazimnya disebut institutional-configuration. Sistem tadi, dalam masyarakat yang masih homogen dan tradisional, mempunyai kecenderungan untuk bersifat statis dan tetap. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah kompleks dan terbuka bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial-kebudayaan, sistem tersebut seringkali mengalami kegoncangan-kegoncangan. Karena dengan masuknya hal-hal yang baru, masyarakat biasanya juga mempunyai anggapan-anggapan baru tentang norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokoknya.

E .Cara-Cara Mempelajari Lembaga Kemasyarakatan
Betapa penting penelitian terhadap lembaga kemasyarakatan dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas. Telah lama para ahli berusaha untuk meneliti dengan cara atau metode-metode yang menurut anggapannya paling efisien. Apabila cara atau metode-metode tersebut dihimpun, maka akan dapat dijumpai tiga golongan pendekatan (approach), terhadap masalah tersebut yaitu :
1. Analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Misalnya diselidiki asal mula serta perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogam, keluarga batih dan lain sebagainya.
2. Analisis komperatif, bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk miliki, praktek-praktek pendidikan kanak-kanak dan lain-lainnya, banyak ditelaah secara komparatif. Cara analisis ini banyak sekali digunakan oleh para ahli antropologi seperti Ruth Benedict, Margaret Mead, dan lain-lain.
3. Analisis fungsional. Lembaga-lembaga sosial dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini, yang lebih menekankan hubungan fungsionalnya, seringkali mempergunakan analisis-analisis historis dan komparatif. Sesungguhnya suatu lembaga kemasyarakatan tidak mungkin hidup sendiri terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya penelitian tentang lembaga perkawinan, mau tak mau akan menyangkut pula penelitian terhadap lembaga pergaulan muda-mudi, lembaga keluarga, lembaga harta perkawinan, lembaga kewarisan dsb.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, Pemuda dan Perubahan Sosial, Jakarta : LP3S, 1974.
Amsari, Arno dan Jaka Ardiwinangun, Ilmu Sosial Dasar, Bahan Perkuliahan Program D3. Bandung : Fakultas MIPA Univ. Padjajaran.
Bachtiar, Harsya W., Problema Sosial, dalam penataran dosen-dosen Se-Indonesia Timur, Solo, 1982.
Bertrand, Alvin K. Sosiologi, (terj. Dra. Sanafiah, S. Faisal), Surabaya, Bina Ilmu, 1980.
Budiman, Arif. Pemuda dan Sosialisasi, Lokakarya Penyusunan Kumpulan Bahan Peragaan Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar Univ. Brawijaya, Malang, 1985.
Gerungan, W.A., Psikologi Sosial., Jakarta : PT. Eresco, 1977.
Kayam, Umar, Dkk., Perubahan Nilai-nilai di Indonesia, Bandung : Alumni, 1983.
Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta : Dian Rakyat, 1967.
Liysen, A. Individu dan Masyarakat, Bandung : Sumur, 1981.
M. Habib Mustopo, Ilmu Sosial Dasar, Surabaya : Uaha Nasional, 1983.
M. Sitorus, Berkenalan dengan Sosiologi, Surabaya : Erlangga, 1997.
Newcomb, dkk., Pesikologi Sosial, Bandung : Diponegoro, 1981.
Sarjono, Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo, 1995.
Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997.
Selo Sumarjan, Perkembangan Ilmu Sosiologi di Indonesia dari 1945 Sampai 1965.
Selo Sumarjan dan Sulaeman Sumardi, Setangkai Bunga Sosiologi, Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fekultas Ekonomi UI, 1974.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: