PENGENDALIAN SOSIAL


Oleh :
Mansur, S.Ag., M.Pd

Abstrak
Pengendalian sosial adalah tindakan pengawasan terhadap perilaku anggota-anggota masyarakat atar tidak menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial (social control) telah ada sejak manusia hidup berkelompok. Pada kelompok yang masih sederhana, pengendalian sosial merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan perilaku sosial dan kebudayaan. Sejak lahir sampai mati, dan selama hidup dalam kelompok, manusia senantiasa berada dalam pengendalian sosial, walaupun kadang-kadang hal itu tidak disadari.
Tulisan ini menitikberatkan kajiannya pada jenis-jenis pengendalian sosial, cara dan fungsi pengendalian sosial, serta peranan pranata sosial dalam pengendalian sosial.

Kata kunci: pengendalian sosial

Pendahuluan
Pengendalian sosial merupakan tindakan pengawasan terhadap kegiatan atau perilaku anggota-anggota masyarakat (kelompok) agar tidak menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial (social control) telah ada sejak manusia hidup berkelompok. Pada kelompok yang masih sederhana, pengendalian sosial merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan perilaku sosial dan kebudayaan.
Objek pengawasan sosial adalah kelakuan masyarakat itu sendiri. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Jadi, pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai norm-norma sosial.
1. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai norma-norma.
2. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang berdasarkan norma-norma, bukan menurut kemauan individu-individu.
3. Sistem memaksa bertujuan mempengaruhi secara tegas, agar seseorang bertindak sesuai norma-norma. Bila tidak mau, maka akan dikenai sanksi.
Sebagai sistem aktivitas, ketiga sistem tersebut melibatkan pihak pengendali dan pihak yang dikendalikan. Pihak pengendali, yang disebut lembaga atau agen pengendali, terdiri dari banyak unsur yakni:
1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok terjadi pada suatu kelompok mengawasi perilaku kelompok lain. Misalnya, polisi sebagai satu kesatuan mengawasi masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban.
2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku-perilaku anggotanya. Misalnya, kelompok guru mendidik dan membimbing siswanya.
3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya, yakni individu mengadakan pengawasan terhadap individu lainnya. Misalnya, ibu mendidik anaknya untuk menaati aturan-aturan keluarga. Proses pengendalian demikian lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun seringkali tidak disadari .
Pengendalian sosial sangat penting dalam kelangsungan hidup sosial. Bila pengendalian tidak diterapkan, maka akan mudah terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial dan tindakan-tindakan amoral lainnya. Pentingnya penerapan pengendalian sosial, menurut Koentjaraningrat, disebabkan oleh adanya ketegangan dalam proses sosial. Ada tiga proses sosial utama yang perlu mendapat pengendalian sosial.
1. Ketegangan sosial antara adat istiadat dan kepentingan individual.
2. Ketegangan sosial yang terjadi karena pertemuan keperluan-keperluan antara golongan khusus.
3. Ketegangan sosial yang terjadi karena golongan penyimpang sengaja menentang tata kelakuan. Pengendalian ini bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Jenis-Jenis Pengendalian Sosial
Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihatnya.

1. Pengendalian Preventif, Represif, dan Gabungan
Menurut sifat dan tujuannya, dikenal tiga jenis pengendalian, yakni pengendalian preventif, pengendalian represif, dan gabungan antara keduanya (preventif-represif).
a. Pengendalian preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. Usaha-usaha pengendalian preventif dapat dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan masyarakat (informal) dan pendidikan di sekolah (formal).
b. Pengendalian represif berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Pengendalian di sini bertujuan menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangannya sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial. Misalnya, siswa yang melanggar peraturan sekolah dikenakan sanksi agar ketertiban sekolah terjaga dan si pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
c. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan kalaupun terjadi, tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain. Usaha ini dapat dilakukan lebih dari satu kali, yaitu tindakan pencegahan sebelum seseorang melakukan penyimpangan dan selanjutnya tindakan pengendalian setelah orang itu melakukan penyimpangan. Misalnya, untuk mengawasi agar siswa tidak bolos pada jam pelajaran, sekolah memberlakukan piket (preventif). Walaupun sudah dicegah, ternyata masih ada siswa yang bolos. Untuk mengembalikan ketertiban(tidak bolos) akibat perbuatannya tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku (represif).

2. Pengendalian Resmi dan Tidak Resmi
a. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara atau agama. Badan resmi kenegaraan mengawasi sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan, seperti undang-undang dasar negara, ketetapan-ketetapan resmi negara, keputusan-keputusan resmi negara, pelaksanaan hukum pidana dan hukum perdata. Pengawasan resmi keagamaan dilakukan untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap perintah-perintah agama yang bersangkutan supaya tidak terjadi penyelewengan dalam iman dan ibadah (tindakan sehari-hari).
b. Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, hanya diingatkan oleh warga masyarakat. Petugas-petugas pengawasan pun tidak diangkat secara resmi, tetapi hanya disepakati satuan-satuan budaya yang ada di masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa keefektifannya berkurang karena pengawasan tidak resmi menjadi lebih halus dan spontan, namun pengaruhnya seringkali lebih tajam dan hasilnya lebih besar.

3. Pengendalian Institusional dan Pengendalian “Berpribadi”
a. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki institusi tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luarnya. Misalnya, di suatu daerah terdapat pesantren yang memiliki banyak santri (tinggal dalam pondok).dengan sendirinya cara berpikir, bertindak, berpakaian, dan bergaul para santri itu mengikuti pola-pola yang berlaku dalam pesantren. Pengaruh pesantren tidak terbatas hanya pada para santri, penduduk lingkungan di luar pesantren pun, sadar atau tidak, mengikuti pola-pola kehidupan pesantren. Apabila ada warga lingkungan yang kemudian berbuat lain, maka akan mendapat kecaman.
b. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu dan tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya. Hal inilah yang membedakan pengawasan berpribadi dari pengawasan institusional. Dalam pengawasan institusional sulit diketahui dari siapa pengaruh itu datang,. Sebaliknya, dalam pengawasan berpribadi sudah diketahui siapa pengontrolnya.

Cara dan Fungsi Pengendalian Sosial
1. Cara Pengendalian Sosial
Agar proses pengendalian berlangsung secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, perlu diberlakukan cara-cara tertentu sesuai dengan kondisi budaya yang berlaku. Untuk mencapainya, ada dua cara pengendalian sosial yang dikenal, yaitu pengendalian tanpa kekerasan dan pengendalian dengan kekerasan.
a. Pengendalian tanpa kekerasan (persuasi). Pengendalian ini biasanya dilakukan terhadap suatu masyarakat yang relatif hidup dalam keadaan tenteram, karena sebagian besar nilai dan norma telah melembaga dan mendarah daging dalam diri warga masyarakat.upaya-0upaya yang ditempuh adalah khotbah keagamaan, ceramah umum, dan pidato-pidato pada cara resmi. Kesadaran masyarakat Indonesia selalu dipupuk dan dikembangkan untuk menanam nilai-nilai kehidupan sosial sehari-hari meskipun mereka sebenarnya mengerti nilai tersebut.
b. Pengendalian dengan kekerasan. Pengendalian dengan kekerasan biasanya dilakukan bagi masyarakat yang kurang tenteram, misalnya terhadap Gerakan Pengacau Keamanan. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan budaya sering timbul guncangan. Norma-norma yang telah lama berurat-berakar dalam masyarakat dihadapkan pada norma-norma atau budaya baru yang belum melekat pada diri anggota masyarakat. Bila norma-norma yang lama ingin dipertahankan, maka pengendalian sosial berfungsi untuk menolak norma-norma yang baru. Sebaliknya, bila norma-norma lama harus diganti dengan norma yang baru, maka pengendalian berfungsi untuk mendorong ketaatan terhadap norma-norma yang baru. Untuk mengendalikan agar norma-norma itu ditaati seringkali ditempuh secara kekerasan. Jenis-jenis pengendalian dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Kompulsi (compulsion), yakni situasi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sifatnya dan menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Misalnya, untuk mengendalikan perbuatan mencuri diberlakukan hukum penjara (sanksi tegas), (2) Pervasi (pervasion), yakni penanaman norma-norma yang ada secara berulang-ulang dengan harapan hal tersebut dapat masuk ke dalam kesadaran seseorang. Dengan demikian, orang tadi akan mengubah sikapnya. Misalnya, penataran atau bimbingan yang dilaksanakan terus-menerus.
2. Fungsi Pengendalian Sosial
Dari segi fungsinya, menurut Koentjaraningrat, dibedakan paling sedikit lima macam pengendalian sosial, yaitu:
a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Usaha ini ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah, apa yang disebut sugesti sosial. Cara ini dilakukan dengan mempengaruhi alam pikiran seseorang melalui cerita-cerita, dongeng-dongeng, karya-karya orang besar, atau perjuangan para pahlawan yang memiliki norma-norma. Cara-cara ini sangat berperan untuk mempertebal keyakinan terhadap norma-norma sosial. Cara untuk mempertebal keyakinan akan norma-norma lainnya dapat dilakukan dengan menonjolkan kelebihan norma-norma tertentu dibandingkan dengan norma masyarakat lain. Demikian pula, peranan agama sangat penting dalam mempertebal keyakinan norma-norma.
b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat dalam diri orang-orang yang berbuat baik agar mereka tetap melakukannya dan menjadi contoh bagi warga lain. Imbalan ini, misalnya, dapat berupa pujian dan penghormatan. Bila perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, maka ganjaran dapat berupa penghargaan yang lebih tinggi.
c. Mengembangkan rasa malu. Budaya malu berkaitan dengan harga diri. Seseorang yang melakukan kesalahan dengan melanggar norma sosial biasanya akan mengalami penurunan harga diri di mata warga. Dengan demikian, perbuatan yang melanggar adat istiadat, kesusilaan, dan aturan-aturan sosial lainnya, dikendalikan anggota masyarakat dengan cara melemparkan gunjingan dan gosip. Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan merasa malu. Akhirnya, karena takut mendapat gunjingan dan gosip, ia menjauhkan diri dari perbuatan yang menyimpang tadi.
d. Mengembangkan rasa takut. Rasa takut mengakibatkan seseorang menghindarkan diri dari suatu perbuatan yang dinilai mengandung risiko. Orang akan berkelakuan baik, taat kepada tata kelakuan atau adat istiadat karena sadar bahwa perbuatan yang menyimpang dari norma-norma akan berakibat tidak baik bagi dirinya maupun orang lain. Rasa takut juga biasanya muncul dalam diri seseorang karena adanya ancaman. Misalnya, seseorang yang mencuri atau membunuh diancam dengan hukuman penjara dan sebagainya.
e. Menciptakan sistem hukum. Di sini pengendalian sosial merujuk pada sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Setiap negara memiliki sistem hukum. Agar tercipta ketertiban dan keamanan, hukum dilengkapi dengan sanksi yang tegas. Di sini, perwujudan pengendalian sosial adalah hukum pidana akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Misalnya, orang yang melakukan pembunuhan atau pencurian dapat dikenakan hukuman penjara.

Peranan Pranata Sosial dalam Pengendalian Sosial
Agar pengendalian sosial berjalan efektif, diperlukan pranata-pranata khusus yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Dalam pranata tersebut terdapat pranata atau pihak-pihak yang diberi wewenang mengawasi dan mengendalikan orang-orang yang berperilaku menyimpang dan menyadarkan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma pranata.
1. Kepolisian
Polisi merupakan aparat resmi pemerintah untuk menertibkan keamanan. Tugas polisi, antara lain, memelihara ketertiban masyarakat dan menangkap dan menahan setiap anggota masyarakat yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dengan penangkapan pelaku tersebut diharapkan ketertiban akan pulih, sementara si pelanggar dapat ditahan untuk menunggu proses keputusan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

2. Pengadilan
Unsur-unsur aparat yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain, hakim, jaksa, panitera, polisi, dan pengacara. Pihak-pihak ini bertugas menyelenggarakan pengadilan terhadap orang yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Aparat pengadilan secara keseluruhan mengadili seseorang atau sekelompok orang atas tindak kejahatan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

3. Tokoh Adat
Adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan menjadi suatu aturan tradisional. Pihak yang berperan menegakkan adat adalah tokoh adat. Bentuk pengendalian sosial ini, antara lain, penetapan sanksi berupa denda, pengucilan dari lingkungan adat, atau teguran.
Pengendalian adat umumnya dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri para tokoh adat. Namun, tidak semua pelanggaran adat dapat diselesaikan melalui musyawarah. Perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat ditangani oleh aparat hukum tanpa melalui proses adat. Contohnya pembunuhan, perkosaan, dan perampokan. Demikian pula, pelanggaran adat yang tidak dapat diselesaikan secara adat dapat dilimpahkan ke lembaga hukum.

4. Tokoh Agama
Tokoh agama adalah orang yang memiliki pemahaman luas tentang suatu agama dan menjalankan pengaruhnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Yang termasuk tokoh agama ialah pendeta, ulama, biksu, ustad, dan kyai. Pengendalian yang dilakukan tokoh agama terutama ditujukan untuk menentang perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama.

5. Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Tokoh ini dapat mencakup golongan terpandang atau terkemuka, seperti penguasa, cendekiawan, dan ketua adat. Seseorang dianggap tokoh karena mempunyai kelebihan tertentu dan dapat menjadi panutan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan peranan itu, dia diakui sebagai tokoh masyarakat dan dapat mempengaruhi orang lain. Bentuk pengendalian tokoh masyarakat ini, antara lain, pembinaan hubungan sosial masyarakat dan menggalang gotong royong.
Penutup
Pengendalian sosial merupakan tindakan pengawasan terhadap kegiatan atau perilaku anggota masyarakat agar tidak menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial sangat penting dalam kelangsungan hidup sosial. Bila pengendalian tidak diterapkan, maka akan mudah terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial dan tindakan-tindakan amoral lainnya. Oleh karna itu, lembaga-lembaga, aparat atau orang yang berwenang di dalamnya perlu melakukan pengendalian dengan mendasarkan segala bentuk pengendalian sesuai norma, nilai atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: